Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu Prabowo-Sandiaga Klaim Tak Setuju Jika Pertanyaan Diberikan Sepekan Sebelum Debat

Kompas.com - 07/01/2019, 14:33 WIB
Kristian Erdianto,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (BPN) Yandri Susanto menuturkan bahwa pihaknya tidak setuju dengan langkah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang akan memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat calon presiden dan wakil presiden sepekan sebelum pelaksanaan debat Pilpres 2019.

Menurut Yandri, ketidaksetujuan itu juga disampaikan pada saat rapat dengan KPU dan Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

"Tidak, itu termasuk yang tidak kita bahas secara khusus dan tidak setuju," ujar Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Yandri mengatakan, BPN Prabowo-Sandiaga cenderung menyetujui jika pertanyaan tidak diberikan sepekan sebelum debat.

Baca juga: Timses Jokowi: Kubu Prabowo yang Minta Kisi-kisi Pertanyaan Debat

Dengan begitu, pasangan capres dan cawapres dapat diuji kesiapannya dalam menyikapai berbagai persoalan yang akam ditanyakan oleh panelis.

"Kalau kami sih sebaiknya tidak dibocorkan di situlah kita menguji, kita melihat kesiapan pasangan calon untuk melihat sebuah persoalan yang dihadapi," kata Yandri.

Kendati demikian, kata Yandri, pihaknya tidak mempersoalkan dengan keputusan KPU.

Ia mengatakan pasangan Prabowo-Sandiaga siap dalam menghadapi debat dengan situasi apapun.

"Enggak ada masalah karena itu kebijakan KPU. Kami ikut KPU karena KPU yang memutuskan segala regulasi debat capres. Bagi Bang Sandi dibocorkan atau tidak dibocorkan ya kita terima," ucap politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu.

Baca juga: Timses Jokowi Ungkap Cerita Pencoretan BW dan Adnan Topan sebagai Panelis Debat Pilpres

Secara terpisah, Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menyebut langkah KPU yang memberikan daftar pertanyaan kepada kandidat sepekan sebelum debat adalah permintaan dari kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Menurut dia, permintaan itu disampaikan kubu Prabowo dalam rapat tertutup bersama Tim Jokowi dan juga KPU.

"Yang minta pertama kali kisi-kisi itu pihak mereka," kata Arya dalam jumpa pers di Rumah Cemara, Jakarta, Senin (7/1/2019).

Arya pun mengaku geram karena kini pihak Prabowo-Sandi justru mengembangkan opini seolah-olah kubu Jokowi-Ma'ruf-lah yang meminta daftar pertanyaan itu diberikan.

"Ini diputar balik fakta," kata Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis Disebut Diperlukan, Proyek Mercusuar Perlu Pengawasan

Nasional
Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Kapolri Beri Penghargaan ke 11 Personel di Pegunungan Bintang, Papua

Nasional
Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Pegawai Kementan Bikin Perjalanan Dinas Fiktif demi Penuhi Kebutuhan SYL

Nasional
Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Sidang SYL, Saksi Ungkap Permintaan Uang Rp 360 Juta untuk Sapi Kurban

Nasional
Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Hadiri Perayaan Ultah Hendropriyono, Prabowo Dihadiahi Patung Diponegoro

Nasional
Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Menag Minta Jemaah Jaga Kesehatan, Suhu Bisa Capai 50 Derajat Celsius pada Puncak Haji

Nasional
Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Tinjau Pasar Baru di Karawang, Jokowi: Harga Cabai, Bawang, Beras Sudah Turun

Nasional
KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

KPK Sebut Eks Dirut Taspen Kosasih Rekomendasikan Investasi Rp 1 T

Nasional
Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Hakim MK Tegur Kuasa Hukum KPU karena Tidak Rapi Menulis Dokumen

Nasional
Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Jokowi Tanggapi Santai soal Fotonya yang Tak Terpasang di Kantor PDI-P Sumut

Nasional
Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Cuaca di Arab Saudi 40 Derajat, Jemaah Haji Diminta Jaga Kesehatan

Nasional
 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite Sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com