Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Terima Ma'ruf Amin Disebut Hambat Elektabilitasnya

Kompas.com - 28/12/2018, 14:59 WIB
Ihsanuddin,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden Joko Widodo tak terima jika pendampingnya, Ma'ruf Amin, disebut menghambat elektabilitas pasangan calon nomor urut 01 itu.

Jokowi menegaskan keberadaan Ma'ruf sebagai pasangannya di Pilpres 2019 justru mempunyai dampak elektoral positif.

"Mendongkrak, siapa bilang (menghambat). Di surveinya kelihatan kok," kata Jokowi usai makan siang bersama Ma'ruf, di kediaman Ma'ruf di Jalan Situbondo, Menteng, Jumat (28/12/2018).

Saat Jokowi menyampaikan hal itu kepada wartawan, Ma'ruf berada di sampingnya. Keduanya sama-sama mengenakan baju putih dan peci.

Baca juga: Soal Normalisasi Ciliwung, Sentilan dari Jokowi dan Respons Anies

Bedanya, Jokowi mengenakan celana hitam dan sneakers, sementara Ma'ruf mengenakan sarung.

Jokowi mengatakan, saat makan siang bersama, ia dan Ma'ruf Amin sempat membicarakan hasil kampanye selama beberapa bulan terakhir. Termasuk hasil survei yang dilakukan tim internal serta yang dirilis sejumlah lembaga.

"Ya tadi bicara sedikit mengenai hasil survei yang ada," kata Jokowi.

PARA Syndicate sebelumnya menganalisis 12 hasil survei dari beberapa lembaga survei terkait elektabilitas pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, selama periode Agustus hingga November 2018.

Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mengatakan, setelah mereka menarik regresi linear dari data-data 12 hasil survei tersebut, tren elektabilitas pasangan calon presiden dan calon presiden nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin, menunjukkan penurunan.

"Secara umum pergerakan elektabilitas Jokowi-Ma'ruf dari bulan Agustus sampai November itu trennya turun," ujar Ari saat merilis hasil perhitungan tersebut di kantor PARA Syndicate, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (14/12/2018).

Baca juga: Jokowi Kunjungi Kediaman Maruf Amin, Makan Siang Bareng

Namun Ma'ruf Amin membantah pendapat bahwa keberadaan dirinya tidak menyumbang elektabilitas signifikan bagi Jokowi.

Sebaliknya, ia mengatakan, kehadirannya justru membuat beberapa provinsi di mana Jokowi kalah dalam Pilpres 2014 lalu, kini berbalik menjadi unggul.

"Saya sudah bekerja cukup baik ya. Yang saya bilang tadi, selama dua bulan ini saya masuk ke Jawa Timur, Jogjakarta. Bahkan ke NTB. Sekarang kami masuk ke Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Menurut survei yang saya terima semuanya itu sudah dimenangkan kami meskipun tipis," ujar Ma'ruf ketika diwawancarai Rosiana Silalahi di Kompas TV, Kamis (20/12/2018) malam.

Kompas TV Apa upaya dari kedua kubu untuk memenangkan suara pemilih di Pulau Jawa? Serta apa hambatan yang bisa menganggu upaya menguasai Pulau Jawa? Kita bahas bersama Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf, Deddy Sitorus, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Pipin Sopian, serta Pengamat Politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Bentuk 10 Satgas Pengamanan untuk World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nurul Ghufron Sengaja Absen Sidang Etik di Dewas KPK, Beralasan Sedang Gugat Aturan ke MA

Nasional
Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Korlantas Polri Ungkap Jasa Pemalsuan Pelat Khusus “ZZ”, Tarifnya Rp 55-100 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com