Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dukung Jokowi-Ma'ruf, Kelompok Buruh KSPSI Minta PP 78 Direvisi

Kompas.com - 27/12/2018, 13:21 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menyampaikan aspirasi buruh saat menyatakan dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ketua Tim Relawan KSPSI Jusuf Rizal mengatakan, buruh meminta jika terpilih, pemerintahan Jokowi-Ma'ruf merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. 

"Jika nanti Pak Ma'ruf terpilih bersama Pak Jokowi, kita harap mampu meningkatkan dan menyejahterakan kaum buruh. Melalui perubahan peraturan yang berpihak ke kepentingan buruh. Misalnya mengubah atau merevisi PP 78 mengenai outsorcing, tenaga kerja asing," kata Jusuf di Jalan Situbondo, Kamis (27/12/2018).

Baca juga: Temui Maruf Amin, Kelompok Buruh KSPSI Nyatakan Dukungannya

Jusuf mengatakan, pekerja yang tergabung dalam KSPSI tidak meminta PP 78 dicabut seperti tuntutan kebanyakan, namun direvisi agar berpihak pada buruh.

Aspirasi ini telah disampaikan kepada Ma'ruf Amin. Jusuf mengatakan Ma'ruf merespons positif hal itu.

Baca juga: TKN dan Relawan Jokowi-Maruf Diminta Tak Terpancing Narasi Prabowo

"Kiai Maruf Amin merespons baik dan beliau katakan sudah jadi tugas pemerintah jika terpilih akan melakukan perubahan dan perbaikan," kata Jusuf.

Sebelumnya, Ma'ruf menyampaikan terima kasih atas dukungan tersebut. Ma'ruf bercerita sebelumnya dia banyak menerima dukungan dari berbagai kalangan mulai dari ulama hingga generasi milenial. Dia senang karena kelompok buruh juga mendukungnya.

"Dengan adanya deklarasi dukungan dari kaum pekerja ini, apalagi konfederasi ini terdiri dari 17 federasi telah menambah keyakinan kami untuk memenangkan Pilpres yang akan datang," ujar Ma'ruf.

Kompas TV Calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, melantik 7.000 tim pemenangan Jokowi - Ma'ruf, yang diselenggarakan organisasi Posko Pemenangan Rakyat (Pospera) di Sentul, Jawa Barat. Mereka yang dilantik, berasal dari kalangan menengah ke bawah, seperti pedagang kaki lima, sopir angkutan umum, buruh pabrik, petani, hingga tukang ojek. Jokowi mengimbau seluruh tim pemenangan, melakukan kampanye door to door, atau dari pintu ke pintu.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com