Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Minta Demokrat Ungkap Institusi Siluman yang Rusak Atribut di Pekanbaru

Kompas.com - 20/12/2018, 11:13 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Presiden Moeldoko mempertanyakan maksud Partai Demokrat menyebut ada institusi siluman yang menjadi otak perusakan atribut mereka di Pekanbaru, Riau.

"Saya pikir enggak ada lah institusi yang siluman, semuanya bisa dikenali. Jadi kalau siluman, itu tidak dikenal dalam ketatanegaraan. Jangan menambah istilah baru, nanti jadi bingung semua kita," kata Moeldoko di Jakarta, Kamis (20/12/2018).

Moeldoko meminta Partai Demokrat mengungkap institusi yang dimaksud jika memang sudah benar-benar menemukan fakta dan buktinya.

Dengan begitu, tak terjadi spekulasi dan kegaduhan di ruang publik.

Baca juga: Rapat 9 Jam, Demokrat Sebut Perusak Atribut Partai adalah Institusi Siluman

"Ya, saya pikir begitu (ungkap saja), enggak usah mengembangkan istilah siluman lah. Kita enggak mengenal istilah dalam ketatanegaraan istilah silumam itu," kata Moeldoko.

Moeldoko meyakini aparat kepolisian akan menindak siapapun yang terbukti terlibat dalam perusakan atribut Demokrat ini.

Ia berharap, elite Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya penyidikan kasus ini kepada aparat penegak hukum.

"Jangan sampai ada terjadi saling ini dan seterusnya, pada akhirnya merusak relationship yang sudah tebangun dengan baik. Secara komunikasi politik sangat baik hubungan antara Pak Jokowi dan Pak SBY," kata Moeldoko.

"Jadi jangan nanti rusak karena persoalan-persoalan yang sebenarnya dilakukan siapapun anak-anak yang di bawahnya itu yang kurang memahami," tambah Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini.

Baca juga: Demokrat Minta Kasus Perusakan Atribut Tak Dikecil-kecilkan

Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan sebelumnya menyebut perusakan atribut mereka di Riau diotaki oleh sebuah institusi siluman.

"Demokrat yakin ada institusi siluman yang jadi master mind, inisiator dan pemberi perintah," kata Hinca membacakan hasil rapat DPP Partai Demokrat, Selasa (18/12/2018) malam.

Saat ditanya soal institusi siluman yang dimaksud, Hinca enggan mengungkapkan. Begitu juga saat ditanya apakah institusi yang dimaksud merupakan institusi politik atau institusi negara, Hinca bungkam.

Baca juga: Demokrat Duga PDI-P Hanya Dimanfaatkan dalam Kasus Perusakan Atribut

Demokrat meminta polisi bisa mengungkap otak dibalik perusakan bendera ini dalam waktu 14 hari.

Polisi sejauh ini baru menetapkan satu tersangka kasus perusakan Atribut Demokrat, yakni HS. HS tertangkap tangan tim Demokrat saat melakukan aksi perusakan dan langsung diserahkan ke pihak kepolisian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com