Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketika Jokowi Terdiam Saat Dengar Petani Ingin Tanam Sawit Lagi

Kompas.com - 16/12/2018, 22:25 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Kontributor Amerika Serikat, Andri Donnal Putera

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meminta para petani berhenti berharap pada komoditas kelapa sawit.

Hal itu disampaikan ketika Presiden membagikan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektar kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi pada Minggu (16/12/2018) di Taman Pinus, Kenali, Kota Jambi.

Awalnya, Presiden mengatakan bahwa konsesi lahan yang dibagikan itu mesti betul-betul dimanfaatkan dengan baik oleh para petani.

"Seluas 9.100 hektar itu gede banget dan itu baru tahapan pertama. Akan ada tahapan kedua dan ketiga agar rakyat betul-betul memiliki lahan untuk berproduksi," kata Jokowi.

Baca juga: Presiden Jokowi Minta Polri Serius Tangani Pembalakan Liar

Ia pun bertanya, para petani akan menanam apa di lahan konsesi tersebut.

Para petani sebagian besar berteriak, "Tanam sawit".

Mendengar hal itu, Presiden diam sejenak, kemudian berkata, "Sawit, sawit...."

Jokowi mengatakan, jumlah lahan sawit di Indonesia sudah besar, yakni sekitar 13 juta hektar. Di lahan itu, produksi sawit pun mencapai 42 juta ton.

Dengan kondisi demikian, harga di pasaran menjadi turun.

"Kita harus sadar itu. Kalau suplainya banyak, produksinya banyak, harga turun. Kita dimain-mainin ya oleh harga di pasar internasional," ujar Jokowi.

Apalagi, saat ini negara-negara di Uni Eropa memberlakukan banned bagi komoditas sawit asal Tanah Air. Sebab, di sana sedang dikembangkan minyak serupa sawit yang berasal dari biji bunga matahari sehingga ia yakin lama kelamaan sawit tidak akan bernilai lagi di masa depan.

Presiden pun mengajak para petani untuk cermat melihat peluang. Petani masa kini harus menanam komoditas yang mempunyai nilai lebih.

Ia mencontohkan beberapa komoditas, yakni kopi, nilam, atsiri, kayu manis, dan manggis.

Baca juga: Jokowi Buka-bukaan Penyebab Elektabilitasnya di Sumatera Turun

Khusus untuk manggis, Jokowi mengatakan, sejumlah negara, semisal China, Jepang, Korea, Singapura, dan Amerika, meminta Indonesia mengekspor manggis. Namun, lantaran produksi dalam negeri yang masih belum optimal, permintaan itu belum bisa dipenuhi.

"Permintaan banyak, tapi kita tidak bisa memenuhinya karena produksinya kurang. Jadi saya, kita ini harus diperhatikan untuk menjadi komoditas yang bagus ditanam, terutama untuk diekspor," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode Sejak Menang PIlpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com