Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Minta Polri Serius Tangani Pembalakan Liar

Kompas.com - 16/12/2018, 21:39 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAMBI, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mendapat aduan mengenai maraknya pembalakan liar di Provinsi Jambi. Aduan itu datang dari seorang petani jengkol dan pete bernama Zulkifli.

Dalam acara penyerahan Surat Keputusan Perhutanan Sosial seluas 91.000 hektare kepada 8.100 petani di Provinsi Jambi, Presiden Jokowi meminta beberapa petani untuk maju ke atas panggung. Empat orang petani maju. Salah satunya adalah Zulkifli.

Usai Presiden Jokowi bertanya mengenai pertanian jengkol dan petai, Zulkifli tiba-tiba menyampaikan persoalan pembalakan liar.

Baca juga: Petugas Gakkum Ciduk Otak Pelaku Pembalakan Liar di Taman Nasional

"Saya juga minta Pak, pembalak liar dan cukong-cukong itu ditindak. Mereka merajalela Pak. Ya jangan dibiarkan," ujar Zulkifli.

Mendengar demikian, Jokowi langsung mengatakan pemerintah tak pernah membiarkan pelanggaran hukum.

"Enggak ada yang membiarkan begitu."

Meski demikian, uneg-uneg Zulkifli tidak berhenti. Bahkan, setelahnya Zulkifli mengatakan bahwa dia telah menyampaikan informasi itu kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Kapolda Jambi Irjen Muchlis As. Namun, aduan itu tidak ditanggapi.

Presiden langsung menginstruksikan Kapolda Jambi untuk menindaklanjuti aduan tersebut.

Baca juga: Petugas Gakkum Ciduk Otak Pelaku Pembalakan Liar di Taman Nasional

"Kalau begitu instruksi saya sama, tolong ditertibkan Pak Kapolda," ujar Jokowi sambil mengacungkan jari telunjuknya kepada Kapolda.

Jokowi mengakui bahwa pembalakan liar memang masih terjadi. Tidak hanya di Jambi, namun juga di beberapa provinsi yang memiliki kawasan hutan yang luas.

Ia juga meminta Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut tuntas hal itu.

"Di semua provinsi memang masih ada (pembalakan liar) ya. Itu tugasnya aparat hukum," ujar Jokowi.

Kompas TV Hutan Harapan yang merupakan kawasan restorasi, merupakan hutan dataran rendah terakhir di Pulau Sumatera.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com