KPK Diharap Perkuat Pencegahan Korupsi di Sektor Konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat pencegahan korupsi di sektor konstruksi.

Menurut Andi, selama ini para pengusaha konstruksi yang tergabung dalam asosiasinya lebih sering melihat KPK melakukan penindakan. Kesan tersebut, kata dia, ditangkap melalui pemberitaan-pemberitaan KPK di media.

Di sisi lain, pengusaha juga menginginkan KPK menjangkau mereka secara menyeluruh terkait edukasi langkah-langkah pencegahan korupsi di sektor konstruksi.

"Teman-teman dari kontraktor menitip pesan kepada saya, 'Bang Andi boleh enggak sih muncul pencegahannya?'. Jadi benar-benar KPK itu hadir dari hulu sampai ke hilir melakukan pemberantasan dan pencegahan itu," kata Andi dalam diskusi bertajuk "Potensi Korupsi di Sektor Konstruksi" di Taman Suropati, Jakarta, Minggu (9/12/2018).

Baca juga: Sandiaga: Kalau Anggota DPR Tak Kerja, Tak Usah Digajilah, Saya Dukung KPK

Sehingga, kata dia, KPK tak hanya sekadar memberi efek jera kepada mereka yang sudah terjerat dalam korupsi.

"Minimal mungkin entah bagaimana caranya ke dia, 'Hei jangan lakukan itu, jangan lakukan itu'. Tetapi yang kita lakukan sekarang kan endingnya, bagaimana tiba-tiba orang itu terjadi (terjerat)," katanya.

Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku pihaknya sudah memprioritaskan pencegahan korupsi. Bahkan, ia menyebutkan anggaran program dan sumber daya manusia di bidang pencegahan KPK lebih besar dibanding penindakan.

"Bahkan kita kerjasama dengan KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Gapensi. Kita memiliki program pencegahan khususnya untuk dunia usaha," kata Laode.

Laode juga mengungkapkan, KPK telah meluncurkan buku Panduan Pencegahan Korupsi Untuk Dunia Usaha. Buku itu akan didistribusikan oleh KPK bekerjasama dengan instansi pemerintah, lembaga hingga asosiasi kelompok usaha.

Buku tersebut juga akan dimuat dalam format digital di situs resmi KPK. Sehingga seluruh pihak bisa mengunduh dan mempelajari buku panduan tersebut.

Baca juga: Pimpinan KPK Heran dengan Praktik Permintaan Uang Pokir di Legislatif

"Karena sekarang itu kita juga sudah mulai menindak bukan cuma orang tapi juga perusahaan. Jadi kita juga harus bertanggung jawab tidak hanya menindak saja tetapi juga harus memberikan pencegahan," paparnya.

Laode juga menyinggung program pencegahan KPK turut melibatkan organisasi dan tokoh-tokoh keagamaan. Hal itu guna memperkuat aspek moralitas dari pihak target program pencegahan KPK.

Di sisi lain, kata dia, KPK juga selalu mendorong penerapan sistem elektronik dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari e-planning, e-budgeting, hingga e-catalogue. Hal itu guna menekan konflik kepentingan antara pihak dari pemerintah dan pengusaha.