Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Kompas.com - 04/12/2018, 14:25 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018).KOMPAS.com/ANDI HARTIK Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sudah mengantongi keputusan terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keputusan itu diambil melalui mekanisme rapat pleno KPU yang digelar pada Senin (3/12/2018) malam.

Saat ini, surat keputusan tengah disusun, dan diharapkan selesai dalam 2-3 hari ke depan.

"Rumusan teknisnya kan tinggal dirumuskan. Dicari pasalnya pasal berapa, dasar hukumnya apa. Sedang kami kerjakan ya, itu butuh waktulah," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Kalau Mau Tetap Mencalonkan DPD, OSO Harus Patuh Konstitusi

Arief menjelaskan berdasarkan rapat pleno, KPU memutuskan untuk melaksanakan konstitusi.

KPU akan menjalankan putusan MK yang mengatur bahwa anggota partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Aturan ini juga menjadi dasar KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018.

Meski demikian, KPU tak mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA). KPU juga akan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukkan OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

"Jadi (putusan MA dan PTUN) dijalankan dengan syarat 1, 2, 3, jadi semua dijalankan. Kalau saya tidak membuka ruang untuk memasukkan (OSO ke DCT), berarti saya tidak menjalankan (putusan PTUN). Kan di situ (putusan PTUN) kan perintahnya suruh masukkan (OSO ke DCT). KPU jalankan, masukkan (OSO ke DCT), tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam putusan MK," kata Arief.

Baca juga: KPU Segera Putuskan Pencalonan OSO sebagai Calon DPD

Persyaratan ini akan diatur dalam surat keputusan yang sedang dirumuskan KPU.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2017.

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara, Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Jaksa Anggap Romahumuziy Terlalu Terlibat Teknis Seleksi Jabatan di Kemenag

Nasional
Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Tim Hukum Anggap Polemik Status Cawapres Ma'ruf Amin Sudah Selesai

Nasional
Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Jaksa Heran Romahurmuziy Tak Segera Laporkan Penerimaan Uang Rp 250 Juta ke KPK

Nasional
Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Menag Tak Tahu soal Anggapan Pasang Badan Perjuangkan Haris Hasanuddin

Nasional
Kode 'B1' dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Kode "B1" dari Romahurmuziy untuk Menteri Agama Lukman Hakim...

Nasional
TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

TKN: Bisa Jadi yang Masih Demo di MK Hanya Cari Panggung Politik

Nasional
Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Polri Tegaskan Penangkapan 2 Ketua Ormas di Cirebon Tak Terkait Terorisme

Nasional
Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Romy Mengaku Ditanya Khofifah dan Asep Saifuddin soal Perkembangan Nominasi Haris Hasanuddin

Nasional
Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Tim Hukum 01 Temui Ma'ruf Amin Sampaikan Perkembangan Persidangan

Nasional
Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Penangkapan 2 Orang Di Cirebon Diduga terkait Kepemilikan Senjata Tajam dan Pelanggaran ITE

Nasional
Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Kontras Pertanyakan Penangguhan Penahanan Eggi Sudjana dan Soenarko

Nasional
Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Kontras Minta Polisi Gunakan Cara Persuasif Menangani Aksi Massa di MK

Nasional
Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Kumpul Jelang Putusan MK, Relawan Jokowi Janji Wujudkan Suasana Kondusif

Nasional
Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Romahurmuziy Sempat Terima Tas Hitam Berisi Rp 250 Juta dari Haris Hasanuddin

Nasional
Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Ada Tugas Negara Sangat Penting, Jokowi Batal Hadiri Silaturahmi Relawan

Nasional

Close Ads X