Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Kompas.com - 04/12/2018, 14:25 WIB
Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018).KOMPAS.com/ANDI HARTIK Ketua KPU RI Arief Budiman dalam acara KPU Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Senin (15/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) sudah mengantongi keputusan terkait pencalonan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Keputusan itu diambil melalui mekanisme rapat pleno KPU yang digelar pada Senin (3/12/2018) malam.

Saat ini, surat keputusan tengah disusun, dan diharapkan selesai dalam 2-3 hari ke depan.

"Rumusan teknisnya kan tinggal dirumuskan. Dicari pasalnya pasal berapa, dasar hukumnya apa. Sedang kami kerjakan ya, itu butuh waktulah," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Baca juga: Kalau Mau Tetap Mencalonkan DPD, OSO Harus Patuh Konstitusi

Arief menjelaskan berdasarkan rapat pleno, KPU memutuskan untuk melaksanakan konstitusi.

KPU akan menjalankan putusan MK yang mengatur bahwa anggota partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Aturan ini juga menjadi dasar KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018.

Meski demikian, KPU tak mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA). KPU juga akan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukkan OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

"Jadi (putusan MA dan PTUN) dijalankan dengan syarat 1, 2, 3, jadi semua dijalankan. Kalau saya tidak membuka ruang untuk memasukkan (OSO ke DCT), berarti saya tidak menjalankan (putusan PTUN). Kan di situ (putusan PTUN) kan perintahnya suruh masukkan (OSO ke DCT). KPU jalankan, masukkan (OSO ke DCT), tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam putusan MK," kata Arief.

Baca juga: KPU Segera Putuskan Pencalonan OSO sebagai Calon DPD

Persyaratan ini akan diatur dalam surat keputusan yang sedang dirumuskan KPU.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2017.

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara, Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Terkini Lainnya

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Amnesty Internasional Indonesia Temukan 4 Korban Diduga Dianiaya Aparat saat Kerusuhan 21-22 Mei

Nasional
Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Polisi Berhak Bubarkan Aksi Tak Berizin dan Tak Taati Aturan

Nasional
Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Di Konferensi Pasukan Perdamaian Dunia, Wapres Tekankan Pentingnya Diplomasi

Nasional
Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Kembali Jerat Mantan Bupati Bogor, KPK Ingatkan Efek Domino Korupsi di Daerah

Nasional
KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

KPU Disarankan Libatkan Mahasiswa Sebagai Petugas KPPS

Nasional
Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Sempat Tak Hadir, Menag dan Khofifah Dipanggil Lagi Jadi Saksi di Pengadilan Tipikor

Nasional
UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

UGM: Petugas KPPS Meninggal Tak Hanya karena Lelah, tapi juga Faktor Psikologis

Nasional
Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Harry Tanoe: Semakin Banyak yang Merapat ke Koalisi, Semakin Bagus...

Nasional
Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Dari Kalteng, 2 Teroris dan 32 Anggota Keluarganya Jalani Program Deradikalisasi di Jakarta

Nasional
KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

KPK Harap Kemenkumham Bersikap Terbuka soal Pemindahan Koruptor e Nusakambangan

Nasional
Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Jusuf Kalla Tak Masalah Parpol Pengusung Prabowo Berkoalisi dengan Jokowi

Nasional
Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Jokowi Minta Konglomerat Indonesia Bangun Hotel di 10 Destinasi Wisata Baru, Khususnya Mandalika

Nasional
Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Prabowo Bahas Masa Depan Koalisi Pasca Putusan MK

Nasional
Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Diumumkan Lebih Cepat, MK Diprediksi Sudah Kantongi Putusan Sengketa Hasil Pilpres

Nasional
5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

5 Saran World Bank untuk Pemerintah, Mulai dari Pendidikan hingga Investasi

Nasional

Close Ads X