Dalam 2-3 Hari ke Depan, KPU Keluarkan Keputusan soal OSO

Keputusan itu diambil melalui mekanisme rapat pleno KPU yang digelar pada Senin (3/12/2018) malam.

Saat ini, surat keputusan tengah disusun, dan diharapkan selesai dalam 2-3 hari ke depan.

"Rumusan teknisnya kan tinggal dirumuskan. Dicari pasalnya pasal berapa, dasar hukumnya apa. Sedang kami kerjakan ya, itu butuh waktulah," ujar Ketua KPU Arief Budiman, di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (4/12/2018).

Arief menjelaskan berdasarkan rapat pleno, KPU memutuskan untuk melaksanakan konstitusi.

KPU akan menjalankan putusan MK yang mengatur bahwa anggota partai politik dilarang rangkap jabatan sebagai anggota DPD.

Aturan ini juga menjadi dasar KPU dalam membuat Peraturan KPU (PKPU) nomor 26 tahun 2018.

Meski demikian, KPU tak mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA). KPU juga akan melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memerintahkan memasukkan OSO ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019. Namun, ada syarat yang harus dipenuhi.

"Jadi (putusan MA dan PTUN) dijalankan dengan syarat 1, 2, 3, jadi semua dijalankan. Kalau saya tidak membuka ruang untuk memasukkan (OSO ke DCT), berarti saya tidak menjalankan (putusan PTUN). Kan di situ (putusan PTUN) kan perintahnya suruh masukkan (OSO ke DCT). KPU jalankan, masukkan (OSO ke DCT), tapi ada syaratnya sebagaimana diputuskan dalam putusan MK," kata Arief.

Persyaratan ini akan diatur dalam surat keputusan yang sedang dirumuskan KPU.

Sebelumnya, KPU mencoret Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai calon anggota DPD lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.

OSO dianggap masih tercatat sebagai anggota partai politik. Menurut putusan MK, anggota DPD dilarang rangkap jabatan sebagai anggota partai politik.

Aturan mengenai larangan anggota DPD rangkap jabatan tercantum dalam putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang dibacakan pada 23 Juli 2017.

Atas putusan KPU itu, OSO melayangkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

MA mengabulkan gugatan uji materi OSO terkait PKPU Nomor 26 Tahun 2018 yang memuat syarat pencalonan anggota DPD.

Sementara, Majelis Hakim PTUN juga mengabulkan gugatan Ketua Umum Partai Hanura itu dan membatalkan surat keputusan (SK) KPU yang menyatakan OSO tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai calon anggota DPD. Hakim juga memerintahkan KPU untuk mencabut SK tersebut.