JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas rencana materi debat bersama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.
Dalam hal ini, Dino bertindak sebagai founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Kepada KPU, Dino memberikan pandangan mengenai isu-isu kebijakan luar negeri yang memungkinkan untuk dijadikan materi debat capres-cawapres Pemilu 2019.
"Jadi salah satu materi debat nanti yang akan disampaikan itu adalah tentang isu-isu foreign policy atau kebijakan luar negeri Indonesia. Banyak hal aspeknya, mulai dari perdagangan internasional, hukum internasional, keamanan internasional. Kami perlu masukan dari banyak pihak, salah satunya dari FPCI," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).
Baca juga: Bahas Debat Capres-Cawapres, KPU Akan Gelar Pertemuan dengan Media Penyiaran
Sementara itu, Dino menilai Pemilu 2019 merupakan proses yang cukup strategis. Untuk itu, perlu adanya isu mengenai kebijakan luar negeri untuk dijadikan materi debat capres-cawapres.
Sejumlah isu kebijakan luar negeri yang disampaikan Dino kepada KPU fokus tentang bagaimana Indonesia bisa berdampak pada dunia internasional.
Dino menyebut, penting untuk membahas isu mengenai globalisasi, ASEAN, hingga terorisme, yang seluruhnya berdampak pada konsidisi geopolotik. Kualitas capres-cawapres, kata Dino, bisa terukur dalam debat yang mengangkat isu-isu tersebut.
"Sebagai contoh, kan sudah mulai muncul polemik Palestina dan lain sebagainya, jadi saya kira semua isu saling terkait. Saya kira apapun isu yang dibahas mau tidak mau ada relevansinya dengan hubungan internasional kita," tutur dia.
Saat ditanya mengenai isu kebijakan luar negeri apa saja yang nantinya akan dimuat dalam materi debat, Dino mengatakan, hal itu bersifat rahasia dan masih akan dibahas secara internal oleh KPU dan tim perumus materi.
Baca juga: KPU Buka Opsi Gelar Debat Capres-Cawapres di Luar Jakarta
Menegaskan pernyataan Dino, Arief menyebut ke depannya KPU akan menghadirkan sejumlah ahli untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting untuk menggali isu kebijakan luar negeri sebagai materi debat capres-cawapres.
"Sampai dengan saat ini kami baru berbicara tentang teknis pelaksanaan debatnya, setelah itu kami akan menyusun para ahli yang nantinya akan memberikan masukan pertanyaan, kemudian baru akan menyusun siapa yang akan jadi moderatornya yang menyampaikan, siapa yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para ahli tersebut," ujar Arief.