KPU dan Dino Patti Djalal Bahas Materi Debat Capres-Cawapres

Kompas.com - 28/11/2018, 17:34 WIB
Ketua KPU Arief Budiman dan Dino Patti Djalal Kompas.com/Fitria Chusna FarisaKetua KPU Arief Budiman dan Dino Patti Djalal

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum ( KPU) membahas rencana materi debat bersama mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal.

Dalam hal ini, Dino bertindak sebagai founder Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Kepada KPU, Dino memberikan pandangan mengenai isu-isu kebijakan luar negeri yang memungkinkan untuk dijadikan materi debat capres-cawapres Pemilu 2019.

"Jadi salah satu materi debat nanti yang akan disampaikan itu adalah tentang isu-isu foreign policy atau kebijakan luar negeri Indonesia. Banyak hal aspeknya, mulai dari perdagangan internasional, hukum internasional, keamanan internasional. Kami perlu masukan dari banyak pihak, salah satunya dari FPCI," kata Ketua KPU Arief Budiman di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/11/2018).

Baca juga: Bahas Debat Capres-Cawapres, KPU Akan Gelar Pertemuan dengan Media Penyiaran

Sementara itu, Dino menilai Pemilu 2019 merupakan proses yang cukup strategis. Untuk itu, perlu adanya isu mengenai kebijakan luar negeri untuk dijadikan materi debat capres-cawapres.

Sejumlah isu kebijakan luar negeri yang disampaikan Dino kepada KPU fokus tentang bagaimana Indonesia bisa berdampak pada dunia internasional.

Dino menyebut, penting untuk membahas isu mengenai globalisasi, ASEAN, hingga terorisme, yang seluruhnya berdampak pada konsidisi geopolotik. Kualitas capres-cawapres, kata Dino, bisa terukur dalam debat yang mengangkat isu-isu tersebut.

"Sebagai contoh, kan sudah mulai muncul polemik Palestina dan lain sebagainya, jadi saya kira semua isu saling terkait. Saya kira apapun isu yang dibahas mau tidak mau ada relevansinya dengan hubungan internasional kita," tutur dia.

Saat ditanya mengenai isu kebijakan luar negeri apa saja yang nantinya akan dimuat dalam materi debat, Dino mengatakan, hal itu bersifat rahasia dan masih akan dibahas secara internal oleh KPU dan tim perumus materi.

Baca juga: KPU Buka Opsi Gelar Debat Capres-Cawapres di Luar Jakarta

Menegaskan pernyataan Dino, Arief menyebut ke depannya KPU akan menghadirkan sejumlah ahli untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan penting untuk menggali isu kebijakan luar negeri sebagai materi debat capres-cawapres.

"Sampai dengan saat ini kami baru berbicara tentang teknis pelaksanaan debatnya, setelah itu kami akan menyusun para ahli yang nantinya akan memberikan masukan pertanyaan, kemudian baru akan menyusun siapa yang akan jadi moderatornya yang menyampaikan, siapa yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para ahli tersebut," ujar Arief.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Soal Maju jadi Calon Ketum Golkar, Bamsoet Klaim Kantongi 367 Suara

Nasional
Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Tjahjo Kumolo Teken Surat Edaran Penyederhanaan Eselon III, IV dan V

Nasional
Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Anak Yasonna Laoly Penuhi Pangilan KPK

Nasional
KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

KPK Periksa Mantan Mendagri Gamawan Fauzi dalam Kasus Proyek IPDN

Nasional
Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Kasus Penyiraman Novel Baswedan, antara Dugaan Laporan Palsu dan Rekayasa

Nasional
Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Hal yang Harus Diketahui soal Sertifikasi Perkawinan dan Pro Kontra-nya

Nasional
KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

KLHK: Nilai Ganti Rugi Gugatan Karhutla Rp 315 Triliun, Tinggal Eksekusi

Nasional
Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Gara-gara Pilpres Masyarakat Terbelah, Demokrat: Bukan Alasan Presiden Kembali Dipilih MPR

Nasional
Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Marak Korupsi di Desa, ICW Minta Pemerintah Usut Tuntas Kasus Desa Fiktif

Nasional
Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Pemerintah Gelar Operasi 30 Hari di Laut, Atasi Kerusakan Lingkungan

Nasional
Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Jubir Presiden Ralat Pernyataan: Ahok Tak Harus Mundur dari PDI-P jika Pimpin BUMN

Nasional
Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Fraksi Partai Demokrat Tolak Amendemen Terbatas UUD 1945 jika Ubah Mekanisme Pilpres

Nasional
Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Polri Terbitkan Telegram: Polisi Jangan Pamer Barang Mewah dan Gaya Hidup Hedonis

Nasional
KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

KPK Resmi Ajukan Kasasi atas Putusan Bebas Sofyan Basir

Nasional
Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Fraksi Nasdem Soal Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: Itu Alternatif Ungkap Kasus HAM Masa Lalu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X