Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BPN Prabowo-Sandiaga: Enggak Perlu Ada Renegosiasi dengan Koalisi

Kompas.com - 19/11/2018, 11:16 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dhimam Abror menampik anggapan tidak solidnya koalisi partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggapan itu muncul dari berbagai dinamika yang terjadi antarparpol koalisi dan menjadi perhatian publik.

Prabowo bahkan disarankan untuk menggelar pertemuan dengan para ketua umum parpol dan melakukan negosiasi ulang untuk menjaga soliditas.

Namun, Dhimam mengatakan, Prabowo tak perlu lagi melakukan negosiasi ulang dengan parpol pengusung, khususnya terkait power-sharing atau pembagian kekuasaan.

 

Baca juga: Prabowo Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung untuk Renegosiasi

Sebab, para ketua umum parpol pengusung sudah mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan.

"Enggak perlu ada renegosiasi. Apalagi yang direnegosiasi, kalau yang dimaksud adalah negosiasi soal power sharing secara umum sudah dicapai kesepakatan," ujar Dhimam saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Dhimam menuturkan, secara umum komunikasi Prabowo dengan seluruh ketua umum parpol pengusung terjalin dengan baik.

Menurut dia, Prabowo kerap bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Baca juga: Gerindra Segera Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga

Begitu juga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo, kata Dhimam, tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman pribadi SBY.

"Dengan SBY pun, Prabowo tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman SBY di Patra Kuningan," kata politisi PAN itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyarankan agar Prabowo segera membuat pertemuan internal yang dihadiri masing-masing ketua umum partai politik pendukung koalisi.

Cara ini dinilai sebagai solusi untuk memperkuat soliditas partai pendukung menjelang pemilihan umum pada April 2019.

"Prabowo sebaiknya lebih aktif mengundang ketua partai pendukung untuk duduk bersama dan bernegosiasi ulang," ujar Emrus, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Disebut Tak Solid, Ini Tanggapan Timses Prabowo-Sandiaga Uno

Menurut Emrus, komunikasi politik di antara partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan adanya kompromi politik yang tidak selesai.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Dinilai Berhasil, Zulhas Diminta PAN Jatim Jadi Ketum PAN 2025-2030

Nasional
Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Jokowi Bagikan 10.300 Sertifikat Tanah Hasil Redistribusi di Banyuwangi

Nasional
TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

TNI AL Latihan Pendaratan Amfibi di Papua Barat, Libatkan 4 Kapal Perang

Nasional
Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Tengah Fokus Urus Pilkada, Cak Imin Bilang Jatim Bakal Ada Kejutan

Nasional
Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Targetkan Sertifikasi 126 Juta Bidang Tanah, Jokowi: Presiden Baru Tinggal Urus Sisanya, Paling 3-6 Juta

Nasional
BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

BNPT Apresiasi 18 Pengelola Objek Vital Strategis dan Transportasi

Nasional
Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Kemenpan-RB Harapkan Pendaftaran CASN Segera Dibuka, Instansi Diminta Kebut Isi Rincian Formasi

Nasional
Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

Pimpinan MPR Minta Pemerintah Tak Ragu Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Penyidik KPK Bawa 3 Koper dan 1 Ransel Usai Geledah Ruangan Kesetjenan DPR

Nasional
Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Hakim MK Ceramahi Kuasa Hukum Partai Aceh karena Telat Revisi Permohonan

Nasional
Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Beri Pesan ke Timnas U-23, Wapres: Lupakan Kekalahan dari Uzbekistan, Kembali Semangat Melawan Irak

Nasional
KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

KPK Sebut Bupati Mimika Akan Datang Menyerahkan Diri jika Punya Iktikad Baik

Nasional
Jokowi: 'Feeling' Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Jokowi: "Feeling" Saya Timnas U-23 Bisa Masuk Olimpiade

Nasional
Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Tolak PKS Merapat ke Prabowo, Gelora Diduga Khawatir soal Jatah Kabinet

Nasional
PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

PKS Pertimbangkan Wali Kota Depok Maju Pilkada Jabar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com