BPN Prabowo-Sandiaga: Enggak Perlu Ada Renegosiasi dengan Koalisi

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Direktur Komunikasi dan Media Badan Pemenangan Nasional (BPN) Dhimam Abror menampik anggapan tidak solidnya koalisi partai politik pengusung pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Anggapan itu muncul dari berbagai dinamika yang terjadi antarparpol koalisi dan menjadi perhatian publik.

Prabowo bahkan disarankan untuk menggelar pertemuan dengan para ketua umum parpol dan melakukan negosiasi ulang untuk menjaga soliditas.

Namun, Dhimam mengatakan, Prabowo tak perlu lagi melakukan negosiasi ulang dengan parpol pengusung, khususnya terkait power-sharing atau pembagian kekuasaan.

Baca juga: Prabowo Disarankan Kumpulkan Ketum Parpol Pendukung untuk Renegosiasi

Sebab, para ketua umum parpol pengusung sudah mencapai kesepakatan mengenai pembagian kekuasaan.

"Enggak perlu ada renegosiasi. Apalagi yang direnegosiasi, kalau yang dimaksud adalah negosiasi soal power sharing secara umum sudah dicapai kesepakatan," ujar Dhimam saat dihubungi Kompas.com, Senin (19/11/2018).

Dhimam menuturkan, secara umum komunikasi Prabowo dengan seluruh ketua umum parpol pengusung terjalin dengan baik.

Menurut dia, Prabowo kerap bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman.

Baca juga: Gerindra Segera Gelar Pertemuan dengan Ketum Partai Pengusung Prabowo-Sandiaga

Begitu juga dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Prabowo, kata Dhimam, tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman pribadi SBY.

"Dengan SBY pun, Prabowo tidak pernah ragu untuk datang ke kediaman SBY di Patra Kuningan," kata politisi PAN itu.

Sebelumnya, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing menyarankan agar Prabowo segera membuat pertemuan internal yang dihadiri masing-masing ketua umum partai politik pendukung koalisi.

Cara ini dinilai sebagai solusi untuk memperkuat soliditas partai pendukung menjelang pemilihan umum pada April 2019.

"Prabowo sebaiknya lebih aktif mengundang ketua partai pendukung untuk duduk bersama dan bernegosiasi ulang," ujar Emrus, Minggu (18/11/2018).

Baca juga: Disebut Tak Solid, Ini Tanggapan Timses Prabowo-Sandiaga Uno

Menurut Emrus, komunikasi politik di antara partai pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengindikasikan adanya kompromi politik yang tidak selesai.

Misalnya, antara Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

Muzani menyebut bahwa SBY pernah berjanji untuk mengampanyekan Prabowo-Sandi, namun sampai saat ini hal tersebut belum terwujud.

SBY kemudian menanggapi hal tersebut lewat akun Twitter resminya, @SbYudhoyono.

SBY meminta Partai Gerindra tak memaksanya untuk mengampanyekan pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

SBY mengingatkan bahwa ia pernah dua kali menjadi calon presiden, yakni pada 2004 dan 2009.

Dalam dua pilpres yang ia menangi itu, SBY mengaku tidak pernah memaksa ketua umum parpol pendukung untuk mengampanyekan dirinya.

"Masyarakat akan menilai koalisi Prabowo-Sandi belum solid. Bahkan ada indikasi PAN dan PKS juga belum full mendukung. Tidak ada soliditas akan menjadi tidak produktif dalam elektoral," kata Emrus.

Menurut Emrus, Prabowo sebagai pemimpin koalisi semestinya membicarakan ulang mengenai pembagian kekuasaan dan keuntungan di antara partai politik pendukung.

Jika tidak, koalisi Prabowo-Sandi dikhawatirkan tidak akan mendapat hasil maksimal dalam perolehan suara pemilu.