Beda dengan Demokrat, PAN Wajibkan Kadernya Dukung Prabowo-Sandiaga

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) mewajibkan kadernya untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno mengatakan, hal ini merupakan keputusan Rakernas PAN.

Oleh karena itu, seluruh kader harus mengikuti keputusan partai.

"Bagi PAN sendiri, kami sudah mewajibakan seluruh kader kami mengikuti hasil putusan rakernas yang mengusung Prabowo-Sandi. Jadi tidak ada kader PAN apalagi pengurusnya baik di pusat maupun daerah yang tidak tegak lurus dengan keputusan partai," ujar Eddy ketika dihubungi, Kamis (15/11/2018).

Baca juga: Benarkah Demokrat Setengah Hati Mendukung Prabowo-Sandiaga?

Eddy mengatakan, semua kader harus mengikuti keputusan itu.

Jika ada kader mendukung pasangan capres dan cawapres yang berbeda, Eddy mengatakan, ada mekanisme partai yang akan dijalankan.

Contohnya, terjadi kepada Bupati Pesisir Selatan Hendra Joni yang secara terbuka mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Hendra Joni merupakan salah satu dari 10 kepala daerah di Sumatera Barat yang mendeklarasikan diri untuk memberikan dukungan kepada Jokowi beberapa waktu lalu.

Eddy mengatakan, partai langsung bertindak tegas terhadap Hendra.

"Kami beri pilihan kepada yang bersangkutan, mengundurkan diri atau dipecat. Akhirnya Beliau mengundurkan diri," kata Eddy.

Baca juga: Andi Arief: Pilihan Kami Sudah Final, Demokrat First

Meski sama-sama partai pengusung Prabowo-Sandiaga, sikap PAN ini berbeda dengan Partai Demokrat.

Partai Demokrat memberi keleluasaan kepada kadernya terkait pilihan capres.

Eddy mengatakan, partainya tidak mau berkomentar terlalu jauh mengenai sikap Demokrat.

Namun, Eddy mengaku memahami pandangan Partai Demokrat karena Pilpres dan Pileg kali ini berlangsung dalam waktu yang bersamaan.

Baca juga: Sandiaga Uno Optimistis Partai Demokrat Solid Dukung Prabowo-Sandi

Hal ini menjadi pilihan sulit bagi partai yang tidak memiliki capres dan cawapres karena mendapatkan keuntungan elektoral yang lebih kecil daripada partai pengusung utama.

"Oleh karena itu, banyak partai yang nanti akan berjuang memenangkan perolehan kursi di DPR. Itu fungsi utamanya ketimbang pilpres karena bagaimanapun juga eksistensi partai kan harusnya di legislatif," kata dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Timses Prabowo-Sandiaga