Bebaskan Kadernya Memilih dalam Pilpres, Demokrat Dinilai Rasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini menilai keputusan Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan dukungan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 adalah tindakan rasional. Sebab, hal itu bertujuan agar Demokrat lolos ambang batas 4 persen dalam Pemilu 2019.

"Partai memang realistis karena harus lolos ambang batas 4 persen. Kalau enggak lolos ya enggak dapat kursi di DPR. Itu pilihan rasional," kata Titi usai ditemui dalam sebuah seminar di Hotel Le Meridien, Jakarta, Rabu (14/11/2018).

Menurut dia, ambang batas diterapkan di Pemilu 2019 memaksa partai Demokrat membebaskan kadernya. Namun, situasi akan berbeda jika Demokrat mengusung calonnya sendiri.

Baca juga: Survei LSI: Imbauan Tokoh Agama Paling Berpengaruh dalam Pilpres 2019

Titi menjabarkan, pragmatisme yang dihadapi Demokrat juga disebabkan efek ekor jas yang tidak dapatkan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono ini. Sejatinya, efek itu diperoleh oleh setiap partai yang tergabung dalam koalisi.

"Langkah Demokrat ya masuk akal karena efek ekor jas hanya ke partai PDI-P dan Gerindra saja," ujar dia kemudian.

Baca juga: Pengamat: Sikap Demokrat Akan Berbeda jika AHY Jadi Pendamping Prabowo

Jadi, seperti diungkapkan Titi, aturan ambang batas menciptakan pragmatisme partai. Sehingga, kader di internal partai terpecah menjadi dua kubu dalam memilih capres cawapres yang bisa menguntungkan partainya.

Maka dari itu, Titi mengoreksi agar Pilpres ke depan harus mempertegas efek ekor jas agar partai tidak kehilangan eksistensinya.

"Sekarang kan partai gamang, akhirnya pragmatis dan cenderung melakukan politik Bunglon, kanan kiri oke," ucap dia.