JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief menegaskan, langkah partainya membebaskan kader dalam menentukan pilihan di Pilpres 2019 adalah sesuatu yang wajar.
Ia mengatakan, langkah tersebut diambil sebagai strategi untuk memenangkan pemilihan legislatif 2019.
Partai berlambang mercy memasang target meraih 15 persen suara, meningkat dari capaian Partai Demokrat di Pileg 2019 lalu yang meraih 10,8 persen.
"Hanya Partai Demokrat dan SBY serta kader yang bisa selamatkan suara Partai. Hormati sikap kami yang mana yang harus didahulukan," kata Andi saat dihubungi, Rabu (14/11/2018).
Baca juga: Demokrat Bebaskan Kader Terkait Pilihan Capres
Andi mengatakan, partainya tetap berkomitmen mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Pilpres. Kendati demikian, kemenangan di pemilu legislatif yang lebih diprioritaskan.
"Pilihan kami sudah final. Demokrat first," ujar mantan Staf Khusus Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini.
Andi menegaskan, ini adalah siasat Partai Demokrat dalam berkoalisi. Ia meminta Gerindra dan seluruh parpol koalisi untuk menghormatinya.
Baca juga: Jubir Prabowo-Sandiaga: Biar Masyarakat yang Menilai Sikap Demokrat
Toh jika Demokrat mendapatkan kemenangan besar di pileg, ia yakin hal itu akan berdampak pada suara Prabowo-Sandi di Pilpres.
"Partai Demokrat punya kemandirian dan tidak bisa didikte," ujar Andi.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas mengakui ada kader yang punya sikap berbeda dengan partai, yaitu mendukung capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo, tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat dalam acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).
Baca juga: Sekjen Gerindra: Ini Bukan Hanya Problem Demokrat...
Beberapa kader Demokrat bahkan sudah ada yang secara terbuka mengungkapkan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.
Nama-nama itu antara lain Gubernur Papua Lukas Enembe, mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat Muhammad Zainul Majdi atau Tuan Guru Bajang, dan Deddy Mizwar.
Ibas mengatakan, Demokrat merupakan partai yang demokratis. Oleh karena itu, Demokrat tidak akan menjatuhkan hukuman kepada kader yang berbeda pilihan.
"Sekarang kami tidak bisa memberikan punishment. Kami hanya bisa menyerukan, tetapi kalau memberikan punishment tidak bisa," kata dia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.