Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Hasto, Secara Tak Langsung Demokrat Dukung Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 14/11/2018, 14:57 WIB
Jessi Carina,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, mengapresiasi sikap Partai Demokrat yang membebaskan kadernya menentukan pilihan calon presiden dan wakil presiden.

Menurut Hasto, sikap Partai Demokrat adalah bentuk dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Ini kami beri apresiasi mengingat Pak SBY di dalam mengambil keputusan ada pertimbangan yang matang. Dan ini juga menunjukkan dukungan ke Jokowi-Ma'ruf secara tidak langsung sebenarnya telah diberikan," ujar Hasto di Posko Cemara, Rabu (14/11/2018).

Hasto mengatakan sikap Partai Demokrat sesuai dengan survei internal mereka. Dia sempat bertemu dengan Sekjen Partai Amanat Nasional Eddy Soeparno dan Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan dalam sebuah acara.

Kepada mereka, Hasto menceritakan hasil survei internal itu.

Baca juga: Andi Arief: Pilihan Kami Sudah Final, Demokrat First

"Di mana dari hasil survei internal yang kami lakukan terutama di daerah padat penduduk seperti Jawa, Sumatera, memang tidak ada irisan secara langsung antara PDI-P dengan PAN dan Demokrat," ujar Hasto.

Irisan perpindahan pemilih justru terjadi di antara Partai Gerindra, PAN, dan Demokrat. Hasto mengatakan jika elektabilitas Gerindra naik, Demokrat dan PAN cenderung turun.

"Dengan memberikan kebebasan tersebut maka secara strategi elektoral untuk Partai Demokrat itu pas," kata Hasto. 

Sikap Demokrat

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.

"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata  Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).

Baca juga: Benarkah Demokrat Setengah Hati Mendukung Prabowo-Sandiaga?

Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader  mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.

Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.

Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.

Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.

Kompas TV Partai Gerindra menilai wajar pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono tentang keuntungan parpol yang kadernya menjadi capres atau cawapres. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono menyatakan meski diuntungkan dengan munculnya kader menjadi capres atau cawapres tetap saja kinerja dari mesin parpol untuk pemenangan para caleg. Ferry menambahkan faktor sang caleg juga berperan penting bersama mesin parpol untuk mendulang suara masyarakat di pemilu. Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani mengaku apa yang dialami Partai Demokrat juga dirasakan oleh PPP. Sebagai parpol yang kadernya tidak diusung sebagai capres-cawapres PPP merasa perlu kerja ekstra untuk merebut suara di pemilihan legislatif. Meski demikian Arsul Sani mengklaim partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja mendapatkan keuntungan elektabilitas dari pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com