JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera tak sepakat dengan anggapan bahwa Partai Demokrat tidak "all out" dalam mendukung pasangan capres-cawpres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada Pilpres 2019.
Mardani justru menilai Partai Demokrat serius dalam memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sebab perwakilan Demokrat selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasional.
Hal itu ia ungkapkan saat ditanya mengenai sikap Partai Demokrat yang dianggap tak "all out" dalam mendukung Prabowo-Sandiaga karena membebaskan kadernya dalam memilih capres di Pilpres 2019.
Baca juga: Menurut Hasto, Secara Tak Langsung Demokrat Dukung Jokowi-Maruf
"Demokrat serius. Selalu hadir dalam rapat Badan Pemenangan Nasional," ujar Mardani melalui pesan singkat, Rabu (14/11/2018).
Kendati demikian ia memaklumi jika Partai Demokrat juga memilih fokus untuk menang dalam pemilu legislatif (Pileg).
Sebab, Pileg 2019 digelar secara serentak atau bersamaan dengan pemilihan capres-cawapres.
"Bahwa tiap partai fokus juga di Pileg dimaklumi karena waktunya bersamaan," kata Mardani.
Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas mengaku mengetahui ada kader partai yang mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin.
Baca juga: Pengamat: Sikap Demokrat Akan Berbeda jika AHY Jadi Pendamping Prabowo
Padahal, Demokrat secara resmi mengusung paslon nomor urut 02 yaitu Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno.
"Kami sudah sangat mengetahui, survei internal Partai Demokrat menyatakan memang mayoritas memilih Pak Prabowo. tetapi ada juga yang sesuai dengan cultural wilayah setempat itu memilih Pak Jokowi," kata Ibas saat ditemui di sela-sela acara Pembekalan Caleg DPR RI Partai Demokrat, di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (11/11/2018).
Menurut dia, hal itu juga terjadi pada partai lain. Ia menilai, belum tentu seluruh kader mendukung paslon yang diusung secara resmi oleh partai.
Ibas mengatakan, Demokrat adalah partai yang demokratis.
Pilihan dukungan untuk pilpres menurutnya adalah urusan masing-masing kader sebagai individu.
Oleh karena itu, tidak akan ada hukuman yang dijatuhkan pada kader yang memiliki pilihan berbeda soal capres dan cawapres.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.