Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi Sebut Tak Ada Motif Politik di Balik Gelar Pahlawan Nasional AR Baswedan

Kompas.com - 08/11/2018, 19:16 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arya Sinulingga, menilai tak ada motif politik dalam pemberian gelar pahlawan, khususnya kepada Abdurrahman Rasyid Baswedan, kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Hal itu, kata dia, sekaligus menunjukan Presiden Joko Widodo tak memiliki sentimen pribadi terhadap Anies meskipun keduanya berbeda haluan politik. Diketahui, Anies diusung dua partai oposisi yakni Gerindra dan PKS di Pilkada DKI Jakarta.

"Kakeknya Mas Anies itu kita lihat ternyata memenuhi untuk pahlawan. Justru menunjukan bahwa Pak Jokowi ini tidak punya sentimen pribadi," kata Arya di Posko Cemara, Menteng, Jakarta, Kamis (8/11/2018).

Arya mengatakan Jokowi tak pernah memiliki sentimen pribadi kepada pihak yang berbeda pilihan politiknya.

Baca juga: Ke Istana, Anies Wakilkan Sang Kakek Terim Gelar Pahlawan Nasional dari Jokowi

Hal itu, kata Arya, juga tercermin dari sikap pemerintah yang selalu mendampingi pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang sempat diperiksa oleh diperiksa aparat keamanan Arab Saudi.

Arya mengatakan, pemerintah tak lepas tangan dan terus memberikan perlindungan kepada Rizieq Shihab selaku WNI.

"Maka itu adalah sikap Pak Jokowi yang tidak melihat bahwa ada permusuhan. Dengan Pak Anies itu enggak ada permusuhan kok," ujar Arya.

"Kemarin itu yang cek MRT kan sama Pak Anies dia. Artinya enggak ada sesuatu. Saya lihat juga kakeknya Mas Anies itu layak jadi pahlawan. Kalau dijadikan pahlawan emang Mas Anies langsung pindah (dukungan), kan enggak," lanjut dia.

Presiden Joko Widodo, Kamis (8/11/2018), menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada enam orang di Istana Negara, Jakarta.

Keenam orang itu, yakni:

1. Alm Abdurrahman Baswedan, tokoh dari Yogyakarta

2. Alm Pangeran Mohammad Noor, tokoh dari Kalimantan Selatan

3. Alm Agung Hajjah Andi Depu, tokoh dari Sulawesi Barat

4. Alm Depati Amir, tokoh dari Bangka Belitung

5. Alm Kasman Singodimejo, tokoh dari Provinsi Jawa Tengah

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com