Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pascabencana di Sulteng, Pemerintah Tak Akan Bangun Perumahan di Zona Rawan Likuefaksi

Kompas.com - 15/10/2018, 14:11 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menko Polhukam Wiranto menegaskan pemerintah tak akan kembali membangun perumahan terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah di zona rawan likuefaksi dan jalur patahan Palu Koro.

Pemerintah berkaca pada sejumlah kawasan perumahan yang hancur akibat dampak likuefaksi maupun patahan Palu Koro saat gempa dan tsunami terjadi.

"Jangan sampai masuk ke Palu Koro lagi atau tempat-tempat yang sangat labil. Ini membutuhkan satu persyaratan dan perencanaan yang lebih matang yang melibatkan lembaga terkait," kata dia usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Untuk saat ini, kata Wiranto, pemerintah fokus pada pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana.

Baca juga: Jumlah Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sulteng Diperkirakan Lebih dari 5000 Unit

Menurut dia, para pengungsi tak mungkin dibiarkan terlalu lama tinggal di tenda-tenda.

"Enggak mungkin di tenda terus karena menyangkut masalah kenyamanan, masalah kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Pemerintah membuat hunian sementara. Dihuni oleh masyarakat yang bersifat sementara," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, hunian sementara ini akan dibangun dengan material yang lebih layak. Setiap hunian sementara bisa menampung hingga 12 kepala keluarga

"Di mana nanti dilengkapi MCK (fasilitas mandi, cuci, kakus) dengan dapur dan fasilitas rumah tangga lainnya. Ini dihitung sementara ada sekitar 1.200 lokasi," kata dia.

Baca juga: Pakar Geoteknik UI Ungkap Cara Selamat dari Ancaman Likuefaksi

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini rencana pembangunan perumahan masih dalam tahapan penyusunan rencana induk.

Saat ini, kata dia, tim ahli yang didatangkan dari Jepang sedang melakukan penelitian geologi demi menghindari zona rawan dan menemukan zona terbaik dalam pembangunan perumahan.

"Ini tidak bisa dibangun di tempat yang awal, yang lama. Tinggal nunggu tim Jepang yang di lapangan untuk penyelidikan geologinya. Timnya ada sudah di sana kemarin," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Bamsoet Sebut Golkar Siapkan Karpet Merah jika Jokowi dan Gibran Ingin Gabung

Nasional
ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

ICW Desak KPK Panggil Keluarga SYL, Usut Dugaan Terlibat Korupsi

Nasional
Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Jokowi Masih Godok Susunan Anggota Pansel Capim KPK

Nasional
Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Bamsoet Ingin Bentuk Forum Pertemukan Prabowo dengan Presiden Sebelumnya

Nasional
Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di 'Gala Dinner' KTT WWF

Senyum Jokowi dan Puan saat Jumpa di "Gala Dinner" KTT WWF

Nasional
ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta 'Money Politics' Dilegalkan

ICW Minta MKD Tegur Hugua, Anggota DPR yang Minta "Money Politics" Dilegalkan

Nasional
Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum 'Gala Dinner' WWF di Bali

Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum "Gala Dinner" WWF di Bali

Nasional
Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Anak SYL Percantik Diri Diduga Pakai Uang Korupsi, Formappi: Wajah Buruk DPR

Nasional
Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Vibes Sehat, Perwira Pertamina Healing dengan Berolahraga Lari

Nasional
Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nyalakan Semangat Wirausaha Purna PMI, Bank Mandiri Gelar Workshop “Bapak Asuh: Grow Your Business Now!”

Nasional
Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Data ICW: Hanya 6 dari 791 Kasus Korupsi pada 2023 yang Diusut Pencucian Uangnya

Nasional
UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

UKT Meroket, Anies Sebut Keluarga Kelas Menengah Paling Kesulitan

Nasional
Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Anies Ungkap Kekhawatirannya Mau Maju Pilkada: Pilpres Kemarin Baik-baik Nggak?

Nasional
MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

MKD DPR Diminta Panggil Putri SYL yang Diduga Terima Aliran Dana

Nasional
Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Kemenag: Jemaah Umrah Harus Tinggalkan Saudi Sebelum 6 Juni 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com