Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Hunian Sementara untuk Korban Bencana Sulteng Diperkirakan Lebih dari 5000 Unit

Kompas.com - 11/10/2018, 17:47 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dian Maharani

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data, Informasi dan Hubungan Masyarakat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho menyebut hunian sementara (huntara) yang akan dibangun untuk korban terdampak gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah jumlahnya bisa lebih dari 5000 unit.

Jumlah tersebut, diperkirakan melebihi jumlah hunian tetap (huntap) yang akan didirikan.

Sebab, huntara dibangun untuk seluruh warga yang rumahnya rusak akibat gempa maupun tsunami. Sedangkan huntap diperuntukan bagi warga yang rumahnya direlokasi.

"Jumlah huntara belum pasti, sampai sekarang masih didata. Tapi huntara pasti lebih banyak. Sebab, huntara dibutuhkan untuk warga yang direlokasi, dan yang rumahnya rusak tapi tidak direlokasi," kata Sutopo di kantor BNPB, Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis (11/10/2018).

Selama proses pembangunan huntap, warga akan ditempatkan di huntara.

Baca juga: Masa Tanggap Darurat Bencana Sulteng Diperpanjang Sampai 26 Oktober 2018

Huntara penting, kata Sutopo, supaya pengungsi bisa mendapat tempat tinggal sementara yang lebih layak daripada tenda pengungsian.

Pembangunan huntara direncanakan dimulai pada awal November 2018. Lama pembangunannya bisa memakan waktu selama dua bulan.

Model rumah yang akan dibangun pun, nantinya akan dibahas pemerintah daerah bersama masyarakat setempat.

Sutopo mengatakan, pembangunan huntara bisa dari elemen pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, NGO, hingga pelaku usaha.

"Kita mengimbau dunia usaha, pemda, NGO, ormas, bisa membantu pembangunan huntara, karena ini sangat diperlukan dan bermanfaat. Tentu bukan hanya rumahnya, tapi juga fasilitas umum lainnya," ujar Sutopo.

Gempa bermagnitudo 7,4 SR yang terjadi Jumat (28/9/2018) pukul 17.02 WIB di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah mengakibatkan 2.073 orang meninggal dunia dan 10.679 orang luka berat. Tercatat pula, 680 orang hilang yang diperkirakan masih tertimbun di bawah reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami.

Selain itu, dilaporkan juga 82.775 warga mengungsi di sejumlah titik.

BBPB juga mencatat, 67.310 rumah dan 662 sekolah rusak. Serta 22 fasilitas kesehatan dan 99 fasilitas peribadatan rusak berat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com