Salin Artikel

Pascabencana di Sulteng, Pemerintah Tak Akan Bangun Perumahan di Zona Rawan Likuefaksi

Pemerintah berkaca pada sejumlah kawasan perumahan yang hancur akibat dampak likuefaksi maupun patahan Palu Koro saat gempa dan tsunami terjadi.

"Jangan sampai masuk ke Palu Koro lagi atau tempat-tempat yang sangat labil. Ini membutuhkan satu persyaratan dan perencanaan yang lebih matang yang melibatkan lembaga terkait," kata dia usai rapat koordinasi khusus di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (15/10/2018).

Untuk saat ini, kata Wiranto, pemerintah fokus pada pembangunan hunian sementara di wilayah terdampak bencana.

Menurut dia, para pengungsi tak mungkin dibiarkan terlalu lama tinggal di tenda-tenda.

"Enggak mungkin di tenda terus karena menyangkut masalah kenyamanan, masalah kesehatan, lingkungan dan sebagainya. Pemerintah membuat hunian sementara. Dihuni oleh masyarakat yang bersifat sementara," kata Wiranto.

Menurut Wiranto, hunian sementara ini akan dibangun dengan material yang lebih layak. Setiap hunian sementara bisa menampung hingga 12 kepala keluarga

"Di mana nanti dilengkapi MCK (fasilitas mandi, cuci, kakus) dengan dapur dan fasilitas rumah tangga lainnya. Ini dihitung sementara ada sekitar 1.200 lokasi," kata dia.

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan saat ini rencana pembangunan perumahan masih dalam tahapan penyusunan rencana induk.

Saat ini, kata dia, tim ahli yang didatangkan dari Jepang sedang melakukan penelitian geologi demi menghindari zona rawan dan menemukan zona terbaik dalam pembangunan perumahan.

"Ini tidak bisa dibangun di tempat yang awal, yang lama. Tinggal nunggu tim Jepang yang di lapangan untuk penyelidikan geologinya. Timnya ada sudah di sana kemarin," kata Basuki.

https://nasional.kompas.com/read/2018/10/15/14115061/pascabencana-di-sulteng-pemerintah-tak-akan-bangun-perumahan-di-zona-rawan

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke