GNPF-Ulama Akan Bantu PKS Hadapi Pemilu 2019

Kompas.com - 14/10/2018, 15:08 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019. ANTARA FOTO/Rivan Awal LinggaKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) Yusuf Martak (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kedua kiri), Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan (kedua kanan), dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri (kanan) berbincang saat menghadiri acara Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional di Jakarta, Jumat (27/7/2018). Ijtima Ulama yang digelar oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-U) ini bertujuan untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden pada Pilpres 2019.
Penulis Devina Halim
|

DEPOK, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (GNPF-Ulama) Yusuf Martak, mengatakan, pihaknya akan menerjunkan saksi-saksi dalam pemilu mendatang, sebagai bentuk dukungan terhadap Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Hal itu diungkapkan Yusuf Martak, usai memberi sambutan dalam Konsolidasi Nasional Pemenangan Pemilu 2019 yang diselenggarakan PKS.

"(Kami dukung) semua, termasuk bagian di dalamnya, termasuk pengawalan saksi-saksi dan lain sebagainya, ada resmi dan tidak resmi, di situlah," ujarnya di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Jawa Barat, Minggu (14/10/2018).

Baca juga: Presiden PKS Perbolehkan Kampanye Negatif, Jangan Kampanye Hitam


Yusuf mengatakan, hal itu adalah bentuk dukungan nyata GNPF-Ulama kepada PKS.

Ia melihat ada keseriusan dan komitmen PKS, termasuk memenangkan pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam pilpres mendatang. Oleh sebab itu, Yusuf merasa PKS harus didukung.

"Di saat mereka memberikan pembekalan dan motivasi pada para kader-kader DPR RI-nya, kami diundang dan diberikan satu kehormatan dijadikan saksi dalam pakta integritas, nah di situ kami melihat PKS memang perlu didukung GNPF-Ulama," jelas dia.

Baca juga: PKS Sebut Prabowo Masih Mengatur Ritme Kampanye

Nantinya, GNPF-Ulama akan bekerja sama dengan anggotanya maupun alumni gerakan 212 yang berada di daerah untuk membantu merealisasikan bentuk dukungan tersebut.

Yusuf menegaskan, tidak ada suatu kesepakatan tertentu antara GNPF-Ulama dengan PKS dalam memberikan dukungan.

Ia mencontohkan, saat GNPF-Ulama merekomendasikan nama Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri sebagai cawapres Prabowo dari hasil ijtima ulama.

Menurut dia, saat itu pun, tidak ada kesepakatan khusus dengan PKS, hanya murni aspirasi dari para ulama.

Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Kejagung Periksa 15 Nasabah Jiwasraya yang Komplain Rekening Efeknya Diblokir

Nasional
Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Kasus Jiwasraya, Kejagung Kembali Periksa Presdir PT TRAM Heru Hidayat

Nasional
RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

RUU Cipta Kerja Atur Pers, IJTI Khawatir Pemerintah Berlaku Otoriter

Nasional
Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Langkah Pemerintah Mendata Terduga Teroris Pelintas Batas Dinilai Tepat

Nasional
Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Kejagung Teliti Berkas Kasus Paniai, Bakal Beri Jawaban dalam 1-2 Hari

Nasional
Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Mahfud: RUU Cipta Kerja Belum Final, Silakan Beri Masukan

Nasional
Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Desak RUU Penyiaran Segera Disahkan, KPI Minta Komitmen Seluruh Pihak

Nasional
Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Bantah Haris Azhar, KPK Sebut Penetapan DPO Nurhadi Bukan Formalitas

Nasional
Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Mahfud Tegaskan Pasal 170 RUU Cipta Kerja Akan Diperbaiki di DPR

Nasional
Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Pengamat: Tak Heran jika RUU Cipta Kerja Lebih Berpihak pada Pengusaha

Nasional
Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Mahfud MD: Omnibus Law Bukan Istilah Resmi, tapi RUU Cipta Kerja

Nasional
Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Omnibus Law RUU Cipta Kerja Seret Dua Pasal Tentang Pers, AJI: Lawan!

Nasional
Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Periksa Anggota Keluarga Wahyu Setiawan, KPK Dalami Aliran Uang

Nasional
Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Anggota Komisi III Sebut Pasal 170 RUU Cipta Kerja Bertentangan dengan UU PPP

Nasional
Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Diminta Stop Bicara ke Media, Kepala BPIP Akan Bentuk Tim Humas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X