Ketua KPU: Penyelenggara dan Peserta Pemilu Harus Pahami Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan hingga Tempat Ibadah - Kompas.com

Ketua KPU: Penyelenggara dan Peserta Pemilu Harus Pahami Larangan Kampanye di Lembaga Pendidikan hingga Tempat Ibadah

Kompas.com - 12/10/2018, 18:35 WIB
Ketua KPU Arief BudimanKOMPAS.com/Fitria Chusna Farisa Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Arief Budiman meminta penyelenggara dan peserta pemilu untuk memahami aturan pelaksanaan kampanye.

Aturan tersebut, misalnya, larangan kampanye bagi seluruh peserta pemilu di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan tempat ibadah.

Jika seluruh pihak memahami aturan kampanye, kata Arief, maka KPU tidak perlu melakukan imbauan berulang kali soal larangan pelaksanaan kampanye di tiga wilayah tersebut.

"Sebenarnya tidak perlu diimbau, makanya supaya tidak terjadi konflik, supaya ini fair, maka kuncinya, pertama semua pihak memahami regulasi yang berlaku," kata Arief di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (12/10/2018).


Baca juga: KPU: Penandaan Caleg Eks Koruptor di TPS Sesuai Undang-Undang

Arief mengatakan, penting bagi penyelenggara pemilu untuk memahami larangan kampanye di lembaga pendidikan, pemerintahan, maupun tempat ibadah.

Sebab, jika terjadi pelanggaran, maka penyelenggara pemilu, dalam hal ini Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) yang punya kewenangan untuk menindak.

Selain itu, peserta pemilu juga harus paham betul soal aturan tersebut.

Tak hanya memahami, aturan kampanye juga harus dilaksanakan dan ditaati. Dengan begitu, tahapan pemilu tidak akan memunculkan persoalan.

"Kalau (aturan) dipahami, dipatuhi dan dilaksanakan, selesai, enggak ada persoalan. Problem ini kan muncul ketika para pihak tidak paham aturannya," ujar Arief.

Baca juga: Bawaslu Diminta Kawal Kunjungan Capres-Cawapres ke Sekolah dan Pesantren

"(Misalnya) KPU, Bawaslu, datang ke tempat ibadah, orang kampanye di tempat ibadah, karena enggak ngerti, dia diam saja. Kacau. Para pihak ini harus paham regulasinya, patuhi, dan jalankan," sambung dia.

Larangan kampanye bagi peserta pemilu 2019 di lembaga pendidikan, pemerintahan, dan tempat ibadah tercantum dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h yang berbunyi, "Pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang: menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan."


Terkini Lainnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Seorang Siswi SD Tewas Diterkam Buaya di Belakang Rumahnya

Regional
Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Semarang 10K, Lomba Lari Santai dengan Trek Penuh Kejutan

Regional
Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Bawa Kabur Motor Tetangga, Ibu Muda Ditangkap Setelah Aksi Kejar-kejaran

Regional
Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Palestina Kecam Keputusan Australia soal Status Yerusalem Barat

Internasional
Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Atribut Demokrat Dirusak, Jokowi Imbau Jangan Ada yang Memanas-Manasi

Nasional
Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Pasca-banjir Bandang, Warga di Simalungun Manfaatkan Sungai Kecil untuk Minum

Regional
AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

AHY Mengutuk Perusakan Atribut Demokrat di Pekanbaru

Nasional
Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Reka Ulang Kasus Pembunuhan Istri oleh Suami: Tolak Berhubungan Intim, Sulasmini Tidur di Tikar

Regional
Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Kelola Blok Rokan, Jokowi Janji Beri Saham hingga Komisaris untuk Riau

Nasional
Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Surya Paloh Klaim Soekarwo Dukung Jokowi

Nasional
 Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Kwik Kian Gie Akan Jadi Pembicara pada Haul Gus Dur di Tebuireng

Regional
Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Meski Kenaikan Pajak BBM Telah Batal, Rompi Kuning Kembali Unjuk Rasa

Internasional
Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Ketua KPU: Kotak Suara Karton Sudah Dipakai Pilpres 2014 dan 3 Pilkada

Nasional
Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Viral Zebra Cross Terhalang Tanaman di GBK, Warga Sulit Menyeberang

Megapolitan
Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Polemik Deklarasi DPW PAN Sumsel Dukung Jokowi, Dianggap Bukan Kader dan Terancam Dipolisikan

Regional

Close Ads X