Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bawaslu Diminta Kawal Kunjungan Capres-Cawapres ke Sekolah dan Pesantren

Kompas.com - 11/10/2018, 15:03 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Arsul Sani berharap perwakilan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) daerah bisa mengawal kunjungan calon presiden dan wakil presiden ke lembaga pendidikan, seperti kampus dan pesantren.

Arsul mengakui bahwa kunjungan capres dan cawapres ke lembaga pendidikan sangat rentan dianggap atau dijadikan sebagai ajang kampanye.

Sementara itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 280 ayat 1 huruf h mengatur larangan kampanye dengan menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan.

Baca juga: Mendagri Sebut Tak Masalah Kampanye di Sekolah dan Pesantren, Ini Komentar Bawaslu

"Sebaiknya saya sarankan agar mengajak Bawaslu setempat, saat silaturahim. Kita kan lebih bagus mencegah," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (11/10/2018).

Arsul menekankan pentingnya kehati-hatian bagi capres dan cawapres serta lembaga pendidikan yang mengundang mereka.

Menurut Arsul, capres dan cawapres juga harus jelas dalam bersikap ketika menghadiri kegiatan di lembaga pendidikan.

"Kayak Sandi (Sandiaga Uno, cawapres nomor urut 02) kan boleh aja diundang ceramah sebagai seorang Sandiaga Uno, entrepreneur berhasil dan anak muda energik punya pemikiran. Kalau itu tidak boleh sama sekali, dia jadi cawapres terpasung dong hak-hak intelektual dia," ujarnya.

Baca juga: Mendagri Luruskan Pernyataannya soal Kampanye di Sekolah dan Pesantren

Di sisi lain, ia mengingatkan pihak yang mengundang untuk berhati-hati dalam menyikapi kehadiran mereka. Arsul mencontohkan sambutan pembawa acara yang tak menyebut nomor urut, dan status mereka sebagai capres atau cawapres.

"Ketika misalnya mungkin Kiai Ma'ruf dan rombongannya tidak kampanye. Sandi dan rombongannya tidak. Tapi panitia memperkenalkannya berlebihan. Nah itu juga harus dikasih tahu," kata dia.

"Bawaslu juga harus punya pemahaman baik terkait citra diri. Karena di pemilu sekarang bukan hanya soal mengenakan alat peraga kampanye dan ajakan memilih yang eksplisit tapi juga soal citra diri ini," lanjut dia.

Kompas TV Presiden Joko Widodo mengapresiasi TNI dalam penanganan bencana alam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com