Dalam beberapa kasus yang ditangani KPK, dapat diketahui bahwa biaya politik yang tinggi sebagai salah satu faktor pendorong korupsi kepala daerah.
Misalnya, beberapa pelaku mengakui mengumpulkan uang untuk tujuan pencalonan kembali, dan pengumpulan mantan tim sukses untuk mengelola proyek di daerah tersebut.
Menurut Febri, akuntabilitas sumbangan dana kampanye menjadi salah satu faktor krusial yang perlu diperhatikan.
Hubungan pelaku ekonomi dan politik yang tertutup rentan memicu persekongkolan dan penyalahgunaan wewenang saat kepala daerah menjabat.
"Utang dana kampanye tersebut berisiko dibayar oleh kepala daerah melalui alokasi proyek-proyek di daerah. Jika ini tidak diselesaikan, akan semakin sulit mengurai benang kusut korupsi politik di daerah," kata Febri.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.