Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Daftar Kebutuhan Tanggap Darurat di Palu dan Donggala

Kompas.com - 02/10/2018, 11:03 WIB
Yoga Sukmana,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memutuskan untuk menerima tawaran bantuan internasional untuk bencana gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah.

Namun, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah akan selektif dan mengkoordinasikan bantuan itu agar tetap berguna.

"Saat ini yang kami butuhkan, yakni untuk tanggap darurat, kebutuhan yang langsung untuk masyarakat," ujar Wiranto di Jakarta, Senin (1/10/2018)

Baca juga: Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana

Pemerintahan sudah membuat daftar bantuan apa saja yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat pasca-gempa dan tsunami di Palu dan Donggala.

Berikut daftar kebutuhan tanggap darurat:

1. Alat angkut udara

Saat ini pemberian bantuan yang paling cepat dan efektif disalurkan melalui jalur udara. Sebab beberapa jalan darat masih terputus.

Namun, tak banyak pesawat yang bisa mendarat di bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Sebab dari panjang 2.500 meter landasan pacu, hanya 2.000 meter saja yang bisa didarati.

"Dan di sana yang bisa mendarat adalah jenis pesawat angkut besar C130 hercules. Oleh karena itu kami harapkan alat angkut udara C130 hercules," kata Wiranto.

Baca juga: Jokowi Ditelepon Raja Salman hingga Erdogan Bahas Bantuan Bencana Sulteng

2. Tenda pengungsian

Wiranto mengatakan, banyak warga memilih untuk mengungsi karena rumahnya rusak parah. Tercatat ada 109 lokasi tempat pengungsian. Kebutuhan tenda menjadi salah atau yang dibutuhkan.

3. Water treatment

Warga korban bencana kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Tak banyak sumber air bersih yang ada. Sumur pompa tak berfungsi karena pasokan listrik masih rendah.

4. Genset

Pasokan listrik masih minim di lokasi bencana. Oleh karena itu, pemerintah masih membutuhkan tambahan genset agar kebutuhan listrik bisa terpenuhi dalam masa tanggap darurat.

Baca juga: BNPB: Korban Tewas Gempa dan Tsunami di Sulteng 844 Orang

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com