Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi: Yang Penting Penanganan Cepat, Bukan Status Bencana

Kompas.com - 02/10/2018, 10:46 WIB
Ihsanuddin,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah tak akan menetapkan bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah sebagai bencana nasional.

"Saya kira yang paling penting penanganan yang cepat, bukan masalah prosedur, administrasi, ini (status) bencana apa, ini bencana apa," kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/10/2018).

Jokowi mencontohkan, alat-alat berat yang dibutuhkan untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan sudah masuk sejak semalam.

Baca juga: Jokowi Ditelepon Raja Salman hingga Erdogan Bahas Bantuan Bencana Sulteng

Ia memastikan, hari ini alat-alat berat tersebut sudah mulai bekerja. Selain itu, suplai bahan bakar minyak (BBM) dari Pertamina juga sudah masuk.

"Tetapi problemnya alat di SPBU-nya rusak sehingga proses distribusi ke masyarakat sedikit masalah. Moga-moga sore ini terselesaikan karena SPBU portabel yang diarahkan ke Palu dan sekitarnya," kata Jokowi.

Baca juga: BNPB: Korban Tewas Gempa dan Tsunami di Sulteng 844 Orang

Masalah ketersediaan listrik, lanjut Jokowi, juga sudah diselesaikan oleh PLN. Selanjutnya, infrastruktur yang memberikan dukungan kepada kecepatan penanganan pada logistik, baik jalan, bandara, pelabuhan, akan segera normal kembali.

"Kemudian tadi malam saya sampaikan pada Kapolri dan Panglima TNI agar penjagaan di SPBU, pusat-pusat ekonomi diberikan, sehingga semua toko buka dan ekonomi normal, sehingga bisa masuk ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com