KPU: Kartu Pemilih Opsi Terakhir Pengganti E-KTP

Kompas.com - 28/09/2018, 18:17 WIB
Komisioner KPU Viryan Azis KOMPAS.com/Fitria Chusna FarisaKomisioner KPU Viryan Azis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Viryan Azis menyebut, opsi penggunaan kartu pemilih sebagai alternatif pengganti KTP elektronik merupakan pilihan terakhir.

KPU masih berharap, pemerintah dapat menyelesaikan proses perekaman dan pencetakan e-KTP untuk pemilih yang hingga saat ini belum mendapatkan e-KTP.

"Kartu pemilih opsi terakhir. Kita terus berdoa, berharap pemerintah menyelesaikan KTP elektronik," kata Viryan di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (28/9/2018).

Menurut Viryan, sampai hari ini kepemilikan e-KTP masih menjadi dasar bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu.

Namun demikian, ia mengakui perlunya instrumen yang disiapkan untuk menggantikan e-KTP, jika sampai pada hari pemungutan suara 17 April 2019, masih ada pemilih yang belum memiliki e-KTP.

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, kata Viryan, bisa dengan opsi terobosan hukum, atau perubahan ketentuan Pasal 348 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang mengharuskan pemilih untuk menggunakan e-KTP saat hari pemungutan suara.

"Yang diperlukan adalah terobosan hukum atau upaya perubahan dari Undang-Undang tersebut," ujar Viryan.

Jika opsi tersebut tidak memungkinkan, maka pihaknya akan menggunakan kartu pemilih sebagai pengganti e-KTP.

"Kita melihat sekarang dokumen yang bisa menjangkau warga negara salah satunya adalah kartu pemilih," kata dia.

Jika opsi tersebut digunakan, maka KPU bersama Bawaslu menjadi lembaga yang berwenang untuk menerbitkan kartu pemilih.

Selain itu, kartu pemilih juga bisa menjangkau penduduk yang tidak bisa tercatat dalam administrasi kependudukan, seperti masyarakat miskin kota yang tinggal di atas tanah negara, atau kelompok suku tertentu yang tinggal di hutan-hutan yang tak dimungkinkan dibuatkan dokumen kependudukan.

Baca tentang
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Kasus Alih Fungsi Lahan, KPK Rampungkan Penyidikan Legal Manager PT Duta Palma

Nasional
Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Polemik Tahun Ajaran Baru, Ombudsman Ingatkan Pemerintah soal Kesenjangan Teknologi

Nasional
Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Mahfud Panggil KSAD, Kepala BIN, dan Ketua KPK, Ini yang Dibicarakan

Nasional
Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Sidang Kasus Jiwasraya Dilanjutkan Rabu Pekan Depan

Nasional
Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Jokowi Divonis Bersalah soal Blokir Internet di Papua, Ini Kata Istana

Nasional
Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Nasional
Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Komisi II dan Pemerintah Sepakat Tambah Anggaran untuk Pilkada 2020

Nasional
Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Eks Dirut PTPN III Divonis 5 Tahun Penjara

Nasional
Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Kemenlu: 361 Jemaah Tabligh di 13 Negara Telah Pulang ke Indonesia

Nasional
Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Ombudsman Temukan Manipulasi Data dan Pemotongan Nominal Bansos

Nasional
KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Peran Tokoh Agama Penting dalam Mencegahnya

Nasional
Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Kemenlu: Pria Bertato Indonesia yang Ikut Rusuh Saat Demo Terkait George Floyd Bukan WNI

Nasional
Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Dinyatakan Hakim Bersalah atas Pemblokiran Internet di Papua, Ini Kata Menkominfo

Nasional
Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Ombudsman: Pemerintah Jangan Ragu Perbaiki Lagi Perpres Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan

Nasional
Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Kantongi 817 Aduan Bansos, Ombudsman Sarankan Pemerintah Evaluasi Kebijakan Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X