Jadi Jurkam Jokowi-Ma'ruf, Wiranto Bilang Pejabat Negara Tak Harus Netral

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan membenarkan dirinya menjadi juru kampanye pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019.

Saat ditanya bagaimana nantinya membagi tugas antara pejabat negara dengan juru kampanye, Wiranto mengatakan, semua sudah ada aturannya.

"Seorang pejabat negara saat berkampanye, bahkan mengkampanyekan diri sendiripun ada aturannya, apalagi sebagai juru kampanye aturannya sudah ada," ujar Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

"Jadi kapan dia jadi jurkam, kapan dia bertugas sebagai pejabat negara, kan sudah ada aturannya," sambung dia.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional

Lagipula, ucapnya, seorang pejabat negara bukanlah aparatur sipil negara (ASN) yang harus bersikap netral dalam kancah politik praktis atau pemilu.

Mantan Panglima ABRI itu menganggap, tak ada masalah seorang pejabat negara mengambil sikap untuk berpihak kepada salah satu peserta pemilu di pilpres.

Menurut Wiranto, hal yang penting adalah mematuhi setiap aturan yang berlalu sehingga turunnya pejabat negara ke pemilu tetap ada di koridor yang diperbolehkan.

Baca juga: Kubu Prabowo Kritisi Keberadaan 15 Menteri di Timses Jokowi-Maruf

"Karena tak ada yang mengatakan katakanlah pejabat tinggi negara itu netral, kan enggak ada, ada enggak? Kan ASN yang netral, pejabat tinggi negara kan bukan ASN, sehingga memang tak netral," kata dia.

"Tapi di sini saya coba bedakan kapan sebagai pejabat negara, pegawai pemerintah, kapan bagian dari pemenangan, kan hak politiknya sebagai jurkam enggak dibatasi UU, biasa-biasa aja," sambung dia.

Saat ditanya apalah akan cuti untuk menjadi jurkam Jokowi-Ma'ruf Amin, Wiranto tak menjawabnya. Ia hanya tersenyum dan berlalu masuk ke kantornya.

Baca juga: Para Jenderal di Timses Jokowi dan Prabowo

Sebelumnya, Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja.

Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko PMK Puan Maharani, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto hingga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.