Kompas.com - 28/09/2018, 15:27 WIB
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ahmad Muzani mengkritik masuknya 15 menteri Kabinet Kerja ke Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Ia menilai, tak etis apabila menteri menjadi bagian dari tim kampanye nasional capres-cawapres. 

Menurut Muzani, menteri merupakan pembantu presiden untuk menjalankan tugas-tugas kepresidenan, bukan capres.

Karena itu, kata Muzani, semestinya menteri berkomitmen untuk menyelesaikan tugas kenegaraannya, bukan malah terlibat urusan politik praktis seperti kampanye.

"Saya kira tugas kementerian itu akan terganggu dan akan bias dalam kepentingan politik. Dan itu sesuatu yang pasti," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Baca juga: Gaet 15 Menteri, Ini Komitmen Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Ia memprediksi akan banyak kebijakan menteri yang mengikuti atau disesuaikan dengan strategi kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Padahal, menurut Muzani, semestinya kebijakan menteri disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi.

"Soal pilpres itu adalah masalah politik dan tentu saja mestinya seorang menteri itu tidak dibebankan pada beban politik. Mestinya seorang menteri itu terbebas dari urusan politik supaya bisa berkonsentrasi pada tugas yg dibebankan oleh Presiden," lanjut dia.

Diketahui, Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja.

Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Tanggal 8 Juli Hari Memperingati Apa?

Nasional
Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif di Indonesia

Nasional
Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Aturan Perkawinan Campuran di Indonesia

Nasional
Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Kakak Bupati Langkat Disebut Bisa Atur Tender Proyek, Hanya Menangkan Perusahaan Pribadi dan Orang Terdekat Terbit

Nasional
Muncul Istilah 'Ring 1' di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Muncul Istilah "Ring 1" di Kasus Bupati Langkat, Berisi Orang Dekat Terbit Perangin-angin

Nasional
PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

PKS Ajukan Judicial Review Presidential Threshold ke MK, HNW: Membuktikan Parpol Peduli pada Rakyat

Nasional
Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Peneliti LSI: Poros PDI-P Cenderung Unggul di Kelompok Pendapatan dan Pendidikan Rendah

Nasional
Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Ada Perubahan Ancaman Pidana Unjuk Rasa Tanpa Izin dalam Draf RKUHP, dari 1 Tahun Jadi 6 Bulan

Nasional
Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Demokrat Komunikasi Intens dengan Beberapa Parpol, Jubir: Mengarah ke Kesepakatan Koalisi

Nasional
Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Keppres Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke IKN Akan Diterbitkan pada 2024

Nasional
Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Presiden ACT Kaget atas Pencabutan Izin dari Kemensos

Nasional
Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Peneliti LSI Sebut KIB Cenderung Unggul di Pemilih Komunitas Digital

Nasional
Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Mendag Klaim Harga Minyak Goreng Rp 14.000, Pedagang Pasar: Faktanya Tidak Begitu

Nasional
Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Tegur Saksi di Sidang Bupati Langkat, Hakim: Plong Saja, Ngomong Apa Adanya!

Nasional
Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Bantah Muhaimin Langgar Kode Etik Terkait Panja Vaksin, Fraksi PKB Beberkan Alasannya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.