Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gaet 15 Menteri, Ini Komitmen Tim Kampanye Jokowi-Ma'ruf

Kompas.com - 28/09/2018, 14:30 WIB
Reza Jurnaliston,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, memastikan, masuknya sejumlah menteri Kabinet Kerja dalam tim kampanye nasional tak akan mengganggu mereka dalam melaksanakan tugasnya.

Ia juga menjamin bahwa para menteri itu tak akan menggunakan fasilitas negara jika terlibat dalam kegiatan kampanye.

“Kami sudah banyak pengalaman terkait hal tersebut. Dengan demikian pejabat negara yang memang berdasarkan undang-Undang tidak boleh gunakan fasilitas negara,” ujar Hasto di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Jum’at (28/9/2018).

“Kecuali presiden fungsi protokolernya melekat didalam diri presiden, tapi beliau selalu untuk berkampanye pada hari libur,” lanjut Hasto.

Baca juga: Wiranto hingga Puan, Ini 15 Menteri yang Masuk Tim Kampanye Jokowi-Maruf

Pada kesempatan ini, ia kembali menegaskan bahwa timnya tak akan menggunakan kampanye negatif.

“Kita tidak akan menggunakan negative campaign, tidak akan menggunakan fasilitas-fasilitas negara. Terhadap program keberhasilan Pak Jokowi wajar kalau hal tersebut kami sosialisasikan,” kata Hasto. 

Diberitakan sebelumnya, Tim Kampanye Nasional pasangan capres-cawapres nomor urut 01, Joko Widodo-Ma'ruf Amin tak hanya diisi oleh politisi, tetapi juga para menteri di Kabinet Kerja.

Baca juga: Kubu Jokowi-Maruf Anggap Wajar 15 Menteri Gabung ke Tim Kampanye Nasional

Dari dokumen yang dipublikasi di situsweb KPU, tercatat ada 15 menteri Kabinet Kerja yang masuk dalam daftar tim kampanye Jokowi-Ma'ruf Amin untuk Pilpres 2019.

Para menteri itu tak hanya menteri teknis, tetapi juga menteri koordinator. Tak hanya menteri yang berasal dari parpol, namun dari kalangan profesional.

Meski sudah ada dokumen tim kampanye, belum diketahui pasti jabatan apa yang ditempati para menteri tersebut di tim kampanye Jokowi-Ma'ruf.

Hanya Menko PMK Puan Maharani yang tertulis sebagai salah satu Dewan Pengarah, dan Menteri Perindustrian yang juga Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Dewan Penasehat.

.

.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Joko Widodo

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

TNI Kirim 900 Payung Udara untuk Salurkan Bantuan ke Warga Palestina

Nasional
Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Terseretnya Nama Jokowi di Pusaran Sengketa Pilpres 2024 di MK...

Nasional
Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Serangan Balik KPU dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK...

Nasional
Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Soal Flu Singapura, Menkes: Ada Varian Baru Tapi Tidak Mematikan Seperti Flu Burung

Nasional
Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Kasus yang Jerat Suami Sandra Dewi Timbulkan Kerugian Rp 271 Triliun, Bagaimana Hitungannya?

Nasional
Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Menkes Minta Warga Tak Panik DBD Meningkat, Kapasitas RS Masih Cukup

Nasional
Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Kursi Demokrat di DPR Turun, AHY: Situasi di Pemilu 2024 Tidak Mudah

Nasional
Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Serba-serbi Pembelaan Kubu Prabowo-Gibran dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com