Gerindra Yakin Caleg Eks Koruptor Tak Pengaruhi Elektabilitas Partai

Kompas.com - 19/09/2018, 13:36 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018). KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTOWakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad saat ditemui di sela rapat kerja nasional (Rakernas) Partai Gerindra, Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (5/4/2018).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku tak khawatir jika keputusan untuk tetap mengusung bakal calon anggota legislatif (caleg) mantan narapidana kasus korupsi akan memengaruhi elektabilitas partainya.

Menurut Dasco, salah satu mantan napi kasus korupsi dari Partai Gerindra yang mendaftar jadi caleg di DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik, tidak pernah memiliki catatan buruk selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.

"Yang mendaftar kembali misalnya yang di DKI itu sudah menjadi anggota legislatif pada periode sebelumnya dan tidak berdasarkan catatan DPP itu tidak pernah terjadi sesuatu dan lain hal yang kemudian mencederai nama baik partai atau kemudian kredibilitas yang bersangkutan diragukan," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: Masyarakat Diminta Tak Pilih Parpol yang Usung Caleg Eks Koruptor


Di sisi lain, Dasco menegaskan bahwa tidak banyak mantan napi kasus korupsi yang diusung Partai Gerindra sebagai caleg.

Keputusan untuk tetap mengusung eks koruptor, kata Dasco, juga tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Kemudian diperkuat dengan adanya putusan sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan putusan uji materi Mahkamah Agung atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

Putusan MA membatalkan larangan parpol mengusung mantan napi kasus korupsi, kejahatan seksual terhadap anak dan bandar narkoba sebagai calon anggota legislatif.

"Nah Partai Gerindra menganggap bahwa sudah ada dasar hukum itu ada dua yaitu putusan sengketa yang diputuskan oleh Bawaslu kemudian judicial review dari MA. Sehingga kita hormati produk hukum yang sudah keluar tersebut," kata Dasco.

Sebelumnya, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai, perlu ada kampanye untuk tidak memilih calon anggota legislatif eks koruptor beserta partainya dalam Pemilu 2019.

"Caranya mengkampanyekan agar pemilih tidak memilih mantan narapidana kasus korupsi," ujar Donal saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/9/2018).

Baca juga: ICW: Pemilih Harus Menghukum, Jangan Pilih Caleg Eks Koruptor dan Partainya

Menurut Donal, langkah itu adalah bentuk hukuman bagi para caleg mantan terpidana korupsi beserta partai politik yang masih mencalonkan mereka.

Ia tidak ingin hanya caleg yang dihukum dengan cara tidak dipilih, melainkan beserta parpol yang mencalonkan mereka.

"Pemilih harus menghukum partai yang seperti ini. Jadi bukan caleg mantan napi saja yang dihukum, melainkan rame-rame menghukum untuk tidak memilih partai tersebut," jelasnya.

Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di artikel ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini!


Dapatkan hadiah utama Smartphone setiap bulan dan Voucher Belanja setiap minggunya, dengan berkomentar di bawah ini! #JernihBerkomentar *Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X