Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kata Moeldoko, Wajar jika SBY Puji Pencapaian Pemerintahan Jokowi

Kompas.com - 18/09/2018, 17:45 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengapresiasi pidato Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam rangka memperingati hari jadi ke-17 Partai Demokrat.

Salah satu topik pidato yang diapresiasi Moeldoko adalah saat SBY memuji pencapaian pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

"Saya pikir Pak SBY wajar memberikan pujian itu karena Pak SBY pasti melihat dengan data-data. Pak SBY sangat kuat dengan data dan survei," ujar Moeldoko saat dijumpai di Kantor KSP, Jakarta, Selasa (18/9/2018).

Menurut Moeldoko, pencapaian pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla layak mendapatkan pujian. Ia menyebutkan, pembangunan infrastruktur adalah salah satu pondasi ekonomi yang terus diupayakan oleh pemerintahan Jokowi-JK.

Baca juga: Cerita Moeldoko soal Foto Bersama Bos Asian Sentinel

Alasannya, dengan pondasi ekonomi yang kokoh maka pertumbuhan ekonomi dapat tercapai.

Mantan Panglima TNI itu berharap, seluruh pihak, terutama kelompok politik yang berada berseberangan dengan Jokowi juga bersikap objektif seperti yang dikatakan SBY.

"Karena secara data, realitas lapangan memang menunjukkan ada perubahan-perubahan yang signifikan. Jadi, apabila ada yang mengatakan ini itu, ini itu, enggak benar pemerintah dan seterusnya, menurut saya enggak bijaksana. Kita harus melihat situasi itu yang pas lah," kata Moeldoko.

Dalam pidato di HUT ke-17 Partai Demokrat, SBY melontarkan kritik terhadap pemerintahan Jokowi.

Kritik yang dilayangkan SBY juga disertai pengakuan terhadap kinerja pemerintahan.

Baca juga: 4 Kritik SBY untuk Jokowi di HUT Ke-17 Partai Demokrat

Kompas.com mencatat, ada 4 kritik yang disampaikan oleh SBY kepada pemerintahan Jokowi dalam pidatonya. Mulai dari program pro rakyat pemerintahan SBY dihilangkan oleh pemerintahan Jokowi.

Selain itu, SBY juga melancarkan kritik atas kenaikan harga dan angka pengangguran, kriminalisasi ketidakadilan hukum, dan pelemahan nilai tukar rupiah.

Akan tetapi, SBY juga menyelipkan pengakuan atas kinerja pemerintahan di bawah komando Presiden Jokowi.

"Partai Demokrat juga harus jujur bahwa sebagian masyarakat puas terhadap sejumlah hal, yang tentunya ini merupakan capaian pemerintah yang harus kami beri apresiasi," kata SBY.

Kompas TV Pernyataan Hinca Pandjaitan ini disampaikan di Dewan Pers saat melaporkan pemberitaan media asing.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com