Tandatangani Pakta Integritas, Prabowo-Sandiaga Resmi Didukung GNPF

JAKARTA, KOMPAS.com - Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) resmi mendukung pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Dukungan itu diberikan seusai Prabowo menandatangani pakta integritas yang diajukan oleh GNPF.

"Telah terselesaikannya dengan baik ijtima ulama dan tokoh nasional II dan ditandatanganinya pakta integritas oleh paslon, yaitu yang terhormat Bapak Prabowo Subianto dengan Sandiaga Salahuddin Uno," ujar Ketua GNPF Yusuf Muhammad Martak dalam konferensi pers bersama di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Sementara itu, Prabowo mengapresiasi kepercayaan yang diberikan oleh GNPF kepada dirinya dan Sandiaga. Ia telah berjanji dalam pertemuan ini dan akan berbuat yang terbaik bagi Indonesia.

"Ini sungguh sesuatu yang mengharukan bagi diri saya. Dan, saya sudah berjanji kepada saya akan berbuat yang terbaik. Seluruh jiwa dan raga saya, saya persembahkan kepada negara, bangsa dan rakyat Indonesia," kata dia.

Prabowo menilai, 17 poin yang termuat dalam pakta integritas itu demi kepentingan bangsa Indonesia. Ia mengapresiasi komitmen GNPF yang telah menyuarakan aspirasi masyarakat.

Baca juga: GNPF Ajukan Pakta Integritas untuk Diteken Prabowo-Sandiaga

Adapun 17 poin dalam pakta integritas itu adalah sebagai berikut:

1. Sanggup melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen.

2. Siap menjaga dan menjunjung nilai-nilai religius dan etika yang hidup di tengah masyarakat. Siap menjaga moralitas dan mentalitas masyarakat dari rongrongan gaya hiduo serta paham-paham yang merusak yang bertentangan dengan kesusilaan dan norma-norma yang berlaku lainnya di tengah masyarakat Indonesia.

3. Berpihak pada kepentingan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan dengan memperhatikan prinsip representasi, proporsionalitas, keadilan, dan kebersamaan.

4. Memperhatikan kebutuhan dan kepentingan umat beragama, baik umat Islam, maupun umat agama-agama lain yang diakui Pemerintah Indonesia untuk menjaga persatuan nasional.

5. Sanggup menjaga dan mengelola Ukhuwah Islamiyah (persaudaraan umat Islam), secara adil untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di tengah kehidupan masyarakat Indonesia.

6. Menjaga kekayaan alam nasional untuk kepentkngan sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

7. Menjaga keutuhan wilayah NKRI dari ancaman separatisme dan imperialisme.

8. Mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina di berbagai panggung diplomatik dunia sesuai dengan semangat dan amanat Pembukaan UUD 1945.

9. Siap menjaga amanat TAP MPRS No. 25/1966 untuk menjaga NKRI dari ancaman komunisme serta paham-paham yang bisa melemahkan bangsa dan negara lainnya.

10. Siap menjaga agama-agama yang diakui Pemerintah Indonesia dari tindakan penodaan, penghinaan, penistaan serta tindakan-tindakan lain yang bisa memancing munculnya ketersinggungan atau terjadinya konflik melalui tindakan penegakkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Siap melanjutkan perjuangan reformasi untuk menegakan hukum secara adil tanpa pandang bulu kepada segenap warga negara.

12. Siap menjamin hak berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan.

13. Siap menjamin kehidupan yang layak bagi setiap warga negara untuk dapat mewujudkan kedaulatan pangan, ketersediaan sandang dan papan.

14. Siap menyediakan anggaran yang memprioritaskan pendidikan umum dan pendidikan agama secara proporsional.

15. Menyediakan alokasi anggaran yang memadai untuk penyelenggaraan kesehatan rakyat dan menjaga kelayakan pelayanan rumah sakit baik pemerintah maupun swasta.

16. Siap menggunakan hak konstitusional dan atributif yang melekat pada jabatan presiden untuk melakukan proses rehabilitasi , menjamin kepulangan, serta memulihkan hak-hak Habib Rizieq Shihab sebagai warga negara Indonesia. Serta, memberikan keadilan kepada para ulama, aktivis 411, 212, dan 313 yang pernah disangkakan.

Baca juga: Prabowo Hadiri Pertemuan Kedua Ulama GNPF

Penegakan keadilan juga perlu dilakukan terhadap tokoh-tokoh lain yang mengalami penzaliman.

17. Menghormati posisi ulama dan bersedia untuk mempertimbangkan pendapat para ulama dan pemuka agama lainnya dalam memecahkan masalah yang menyangkut kemaslahatan kehidupan berbangsa dan bernegara.