GNPF Ajukan Pakta Integritas untuk Diteken Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 16/09/2018, 14:21 WIB
Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak (dua dari kiri) dalam konferensi pers di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018). DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKetua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Yusuf Muhammad Martak (dua dari kiri) dalam konferensi pers di Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa ( GNPF) Yusuf Muhammad Martak mengatakan, pertemuan ulama GNPF kedua ini akan mengajukan pakta integritas terhadap pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

"Jadi ijtima (pertemuan) ini rangkaiannya adalah penandatanganan pakta integritas, apabila pakta integritas ditandatangani berarti kan ada keseriusan Bapak Prabowo Subianto dan Pak Sandiga Uno akan menjalankan komitmennya," kata Yusuf dalam konferensi pers di Hotel Grand Cempaka, Jakarta, Minggu (16/9/2018).

Jika pakta tersebut ditandatangani, kata Yusuf, GNPF akan mendukung Prabowo-Sandi. Ia mengungkapkan ada 15 poin dalam pakta integritas itu. Kendati demikian, Yusuf enggan menjelaskan lebih rinci.

Baca juga: Kelakar Prabowo yang Merasa Kecolongan Lulung Jadi Kader PAN

"Jadi ada beberapa poin sekitar 15 sekian, yang nanti insya Allah setelah ditandatangani oleh paslon pasti akan disampaikan kepada media," kata dia.

Yusuf membantah pakta integritas itu memuat usulan permintaan posisi jabatan politik. Menurut dia, pakta integritas itu murni aspirasi dari para ulama GNPF untuk kepentingan umat Islam di Indonesia.

"Tidak ada usulan minta maupun memohon jabatan apa pun, kita berbuat tanpa pamrih, tanpa ada conditioning tanpa ada bergaining. Kita berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara dan demi keselamatan umat islam di Indonesia," ujar Yusuf.

"Jangan sampai menerima dan merasakan ketidakadilan. Kita butuh keadilan yang sama, baik kepada umat Islam maupun kepada agama lain yang juga menjadi warga negara Republik Indonesia," sambungnya.

Di sisi lain Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menuturkan, koalisi dan Prabowo-Sandi akan mempelajari terlebih dulu poin-poin pada pakta integritas yang diajukan GNPF.

"Nanti kita lihat. Kita baca dulu lah ya," kata dia.

Baca juga: Prabowo Hadiri Pertemuan Kedua Ulama GNPF

Kendati demikian, Fadli menghargai berbagai aspirasi dan dukungan GNPF terhadap Prabowo-Sandi. Ia menilai peranan GNPF akan signifikan jika nanti mendukung sepenuhnya Prabowo-Sandi.

"Ya tentu signifikan. Kita kan ulama menjadi guru bagi umat seperti halnya pendeta, dan sebagainya bagi umat masing-masing dan saya kira dukungan bagi para kiai, para ustaz dan sebagainya yang mempunyai jemaah, murid-murid, santri-santri itu sangat signifikan," kata Fadli.

"Dan kita juga kalau memang itu sebuah dukungan tentu sangat berterima kasih walaupun ini perjuangan bersama-sama memperbaiki keadaan," ujarnya.

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja di Tengah Wabah Virus Corona

Nasional
Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Bahaya Penyemprotan Disinfektan ke Tubuh Manusia, Tak Efektif Cegah Virus Corona

Nasional
Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Penundaan Pemungutan Suara Pilkada 2020 akibat Wabah Virus Corona

Nasional
Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Tiga Dasar Hukum Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil, Salah Satunya Perppu Era Soekarno

Nasional
Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Perkara Jiwasraya, Kejagung Periksa Pengelola Saham Benny Tjokro

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Pilkada 2020 Ditunda, DPR Minta Dananya Dialokasikan untuk Penanganan Covid-19

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Pilkada 2020 Ditunda, Bawaslu Minta Kepastian Pelaksanaan Pilkada Selanjutnya Dimasukkan dalam Perppu

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Pilkada 2020 Ditunda karena Covid-19, Presiden Segera Terbitkan Perppu

Nasional
Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Komisi II Usulkan Opsi Pilkada Dilanjut Paling Lambat Desember 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Pilkada 2020 Ditunda, Anggaran Direalokasi untuk Penanganan Corona

Nasional
Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Penundaan Hari Pencoblosan Pilkada 2020 Akan Diatur di Perppu

Nasional
KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

KPU: Tampaknya Pilkada 2020 Tak Bisa Dilaksanakan Tahun 2020

Nasional
Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Pilkada 2020 Ditunda, Ini Tiga Opsi Terkait Pelaksanaannya

Nasional
Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Pemerintah dan DPR Sepakat Tunda Pilkada 2020 di Tengah Wabah Covid-19

Nasional
Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Pemerintah Umumkan Keputusan soal Mudik Besok Sore

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X