KPU dan Bawaslu Harus Segera Buat Kesepakatan Bersama soal Caleg Eks Koruptor

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membangun harmonisasi dan sinergi kerja terkait larangan mantan napi korupsi maju sebagai bakal calon legislatif (bacaleg).

Hak itu dikatakan Titi menanggapi mantan koruptor yang lolos sebagai bakal caleg dalam Pemilu 2019 mendatang.

“Bagaimanapun kalau polemik ini terus berlanjut, akan sangat menguras energi penyelenggara, yang akhirnya bisa mengganggu kerja-kerja teknis penyelenggaraan, karena KPU dan Bawaslu harus tersita waktu, pikiran, dan juga tenaganya mengurusi kisruh ini,” saat dihubungi Kompas.com, Kamis (13/9/2018).

Baca juga: KPU: Partai Bisa Pecat Caleg Eks Koruptor sebagai Kader

Titi menuturkan, sebagai dua lembaga yang bergabung dalam satu institusi penyelenggara pemilu, mestinya KPU dan Bawaslu bisa secara sinkron dan harmonis melaksanakan berbagai kesepahaman dalam tugas dan kewenangannya.

“Bukan malah saling menegasikan atau memiliki perbedaan pandangan terkait dengan jalannya tugas dan kewenangan masing-masing lembaga,” kata Titi.

Diketahui, KPU menyatakan mantan napi korupsi tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai bacaleg lantaran berpedoman pada Peraturan KPU (PKPU) nomor 20 tahun 2018 yang melarang mantan napi korupsi maju sebagai calon wakil rakyat.

Tetapi, di sisi lain, Bawaslu justru meloloskan mantan napi korupsi tersebut melalui sidang sengketa, lantaran berpedoman pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak memuat larangan mantan napi korupsi nyaleg.

Baca juga: 21 Tersangka KPK Masuk Daftar Bakal Caleg, Ini Komentar KPU

KPU, kata Titi, sebagai lembaga yang melaksanakan seluruh tahapan penyelenggara pemilu bertanggung jawab pada jalannya seluruh tahapan pemilu 2019.

Sementara Bawaslu, kata Titi, sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pelaksanaan tahapan pemilu, penanganan laporan, pelanggaran pemilu, serta penyelesaian sengketa pemilu.

“Kesepahaman ini bisa dibangun kalau kedua belah pihak punya itikad baik, pertama saling menghormati tugas kewenangan dari masing-masing lembaga,” kata Titi.