Kompas.com - 12/09/2018, 17:05 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan menyebut, selain mencoret bakal calon legislatif mantan koruptor dari kontestasi Pemilu 2019, partai politik bisa memecat mereka sebagai kader partai.

Hal itu sebagai alternatif partai untuk menegakkan pakta integritas yang telah ditandatangani sebelum masa pendaftaran bacaleg, bahwa partai tidak akan mengajukan bacaleg mantan napi korupsi.

Dengan memecat bacaleg dari partai, maka status bacaleg tersebut menjadi tidak memenuhi syarat (TMS) lantaran tidak lagi menjadi bagian dari partai.

"Kalau dia dipecat berarti sudah tidak memenuhi syarat lagi, karena salah satu dia anggota partai hilang. Partai yang memecat," kata Wahyu di kantor KPU, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

Baca juga: KPU: Langkah Bawaslu Loloskan Caleg Eks Koruptor Bahayakan Pemilu

Wahyu menjelaskan, salah satu persyaratan menjadi caleg dari suatu parpol adalah memiliki kartu tanda anggota (KTA) partai.

"Artinya kalau dia dipecat berarti KTA dia dicabut atau tidak berlaku, nah dia sudah tidak memenuhi syarat lagi," tuturnya.

KPU meminta pimpinan partai politik untuk menegakkan pakta integritas yang sebelumnya telah ditandatangani seluruh parpol peserta Pemilu 2019, untuk tidak mencalonkan mantan narapidana korupsi sebagai bacaleg.

Baca juga: KPU: PKPU Larangan Eks Koruptor Nyaleg adalah Terobosan Hukum

KPU berharap, pimpinan partai dapat ikut mewujudkan pemilu yang berintegritas dengan tidak mengajukan mantan koruptor.

Sebelumnya, Bawaslu meloloskan 38 mantan koruptor sebagai bakal caleg 2019, terhitung Senin (10/9/2018).

Pada masa pendaftaran bacaleg, mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh KPU.

Para mantan koruptor tersebut lantas mengajukan sengketa pendaftaran ke Bawaslu dan Panwaslu setempat. Hasil sengketa menyatakan seluruhnya memenuhi syarat (MS).

Bawaslu mengacu pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 yang tidak melarang mantan koruptor untuk mendaftar sebagai caleg.

Sementara KPU, dalam bekerja berpegang pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 20 tahun 2018 yang memuat larangan mantan koruptor menjadi calon wakil rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Atraksi Pesawat Tempur Meriahkan HUT Ke-77 TNI

Nasional
Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Saat Anggota Provos dan Brimob Sigap Payungi Ferdy Sambo, Media: Dia Tersangka, Bukan Jenderal Lagi!

Nasional
Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Prabowo Dampingi Jokowi Pimpin Upacara Parade Senja HUT Ke-77 TNI

Nasional
Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Sebelum Dilimpahkan ke Kejaksaan, Polri Sebut Ferdy Sambo dan Putri Dinyatakan Sehat

Nasional
BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

BERITA FOTO: Tim Aeroabtik Jupiter Unjuk Gigi di HUT Ke-77 TNI

Nasional
Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Eks Panglima Hadi Tjahjanto Harap TNI Terus Jaga Profesionalitas

Nasional
Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Tragedi Kanjuruhan, Menagih Komunikasi Empati Pejabat di Ruang Publik

Nasional
Sekjen DPR Bantah Anggarkan Rp 1,5 Miliar Beli 100 TV LED 43 Inci untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat

Sekjen DPR Bantah Anggarkan Rp 1,5 Miliar Beli 100 TV LED 43 Inci untuk Ruang Kerja Wakil Rakyat

Nasional
Ferdy Sambo dan Istri Segera Disidang, Pengacara: Tak Ada Strategi Khusus, Ini Perkara Biasa

Ferdy Sambo dan Istri Segera Disidang, Pengacara: Tak Ada Strategi Khusus, Ini Perkara Biasa

Nasional
Soal Potensi Sanksi Imbas Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Serahkan ke FIFA

Soal Potensi Sanksi Imbas Tragedi Kanjuruhan, Jokowi Serahkan ke FIFA

Nasional
DPR Copot Hakim MK Aswanto, Jokowi: Semua Harus Taat pada Aturan

DPR Copot Hakim MK Aswanto, Jokowi: Semua Harus Taat pada Aturan

Nasional
Soal Dakwaan Kasus Brigadir J, Jampidum: Paling Lambat Senin Sudah di Pengadilan

Soal Dakwaan Kasus Brigadir J, Jampidum: Paling Lambat Senin Sudah di Pengadilan

Nasional
Pelimpahan Tahap II, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim

Pelimpahan Tahap II, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Jalani Pemeriksaan Kesehatan di Bareskrim

Nasional
Kejaksaan Terima Penyerahan Para Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejaksaan Terima Penyerahan Para Tersangka dan Barang Bukti Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Profil Yenny Wahid, Putri Gus Dur yang Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Profil Yenny Wahid, Putri Gus Dur yang Dideklarasikan PSI Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.