Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Akan Jelaskan soal Dispensasi ke Koalisi Prabowo-Sandiaga

Kompas.com - 12/09/2018, 20:01 WIB
Yoga Sukmana,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memastikan, Partai Demokrat akan menjelaskan soal pemberian dispensasi untuk kader yang mendukung pasangan bakal calon presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin ke koalisi partai pendukung Prabowo-Sandiaga Uno.

Seperti diketahui, Partai Demokrat bakal memberikan dispensasi kepada DPD yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin dengan sejumlah syarat.

"Saya kira ini internal Demokrat ya. Tidak dibahas, tapi disampaikan kepada teman koalisi seperti Pak Prabowo," ujar Ferdinand di kediaman pribadi Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Jakarta, Rabu (12/9/2018).

"Tentu akan disampaikan dilema-dilema ini. Karena kader kami tidak ada yang masuk di capres-cawapres. Sementara pemilu serentak menjadi semua beban bagi partai yang tidak ada di capres-cawapres," sambung dia.

Ferdinand sebelumnya mengungkapkan, Partai Demokrat akan memberikan dispensasi kepada DPD yang mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Hal itu dilakukan dengan alasan untuk menjaga suara partai di daerah tertentu yang suara masyarakatnya kuat mendukung Jokowi-Ma'ruf Amin ketimbang Prabowo-Sandiaga Uno.

Salah satu daerah tersebut yakni Papua. Saat ini Partai Demokrat sedang mempertimbangkan dengan serius memberikan dispensasi kepada DPD Papua.

Baca juga: Soal Dispensasi Demokrat, KPU Pastikan Dukungan Capres-Cawapres Tak Bisa Ditarik

Rencananya para kader akan dikumpulkan pada 17 September 2018. Nantinya Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono akan memberikan arahkan langsung termasuk terkait masalah dispensasi.

"Arahannya nanti, tidak bisa sampaikan. Intinya adalah mengatur setiap daerah. Seperti papua akan dibari komando seperti apa," kata Ferdinand.

Kompas TV Petingginya mengaku strategi ini demi menyelamatkan kursi partai di parlemen.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com