Kisah Indonesia Jadi Tuan Rumah Cikal Bakal Asian Para Games pada 1986

Kompas.com - 05/09/2018, 21:59 WIB
Kontingen Indonesia pada pembukaan FESPIC IV di Surakarta Kompas/ARDUS M SAWEGAKontingen Indonesia pada pembukaan FESPIC IV di Surakarta

KOMPAS.com - Asian Games 2018 resmi ditutup pada Minggu (2/9/2018) lalu. Baik Jakarta maupun Palembang mempersembahkan closing ceremony sebagai penutup perhelatan akbar tersebut.

Setelah Asian Games 2018, Indonesia akan fokus menatap Asian Para Games 2018 pada 6 sampai 13 Oktober 2018.

Asian Para Games yang diadakan di Indonesia nanti merupakan acara ketiga sejak diadakan pertama di Guangzhou, China pada 2010.

Awalnya Asian Para Games bernama Fespic Games (Far East and South Pasific Games for the Disabled). Pada 2006, sistem Fespic Games dihapus dan diambil alih oleh Asian Paralympic Committee yang menyelenggarakan Asian Para Games.

Pada 1986, Indonesia pernah menyelenggarakan Fespic Games perdana. Kota Surakarta dipilih sebagai tempat penyelenggara acara itu.

Baca juga: Saat Indonesia Catat Prestasi di Pesta Olahraga Difabel pada 1975

Persiapan

Surakarta sebagai tempat penyelenggara Fespic Games IV menyiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menunjang acara internasional ini.

Kota yang juga dikenal dengan nama Solo ini menjadi ruan rumah karena berdasarkan pertimbangan sebagai "kota penyandang cacat" dan tempat kali pertama bangsa Indonesia menyelenggarakan Pekan Olahraga Nasional (PON) 1948.

Dilansir dari Harian Kompas edisi 23 Agustus 1986, dalam menyambut acara itu, Stadion Sriwedari diperbaiki dan dipugar. Pembuatan tribune juga dilakukan untuk menunjang jumlah penonton yang datang.

Presiden Soeharto menyetujui alokasi dana penyelenggaraan sebesar Rp 500 juta untuk persiapan pelaksanaan acara ini.

Gedung Gelanggang Olahraga Manahan diperbaiki dengan mengubah bentuk atapnya sehingga bisa menunjang perhelatan internasional itu. Arenanya dipugar untuk lapisan arena basket dan bulu tangkis.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Kejagung Sita Sejumlah Dokumen Usai Geledah Tiga Kantor terkait Kasus Jiwasraya

Nasional
 Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Periksa Ketua KPU Sumatera Selatan, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Walhi Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Akan Diikuti Beban Ekologis

Nasional
Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Disebut Dukung Keluarga Jokowi-Ma'ruf di Pilkada, PSI Tegaskan Tolak Politik Dinasti

Nasional
Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Saran MK Dinilai Memberatkan, Pemohon Cabut Gugatan Uji Materi Terkait Kasus First Travel

Nasional
Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Gugatannya Ditolak MK, Perludem dan KPI Gantungkan Harapan ke DPR

Nasional
Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Periksa 4 Saksi, Kejagung Dalami Modus Kasus Jiwasraya

Nasional
Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Walhi Prediksi Kebijakan Pemerintah Terkait Investasi Akan Timbulkan Krisis Multidimensi

Nasional
PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

PBNU Minta Pemerintah Segera Pulangkan WNI di Wuhan

Nasional
Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Periksa Muhaimin Iskandar, KPK Dalami Aliran Suap Kasus Kementerian PUPR

Nasional
Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Partai Nonparlemen Juga Minta Pemerintah Turunkan Presidential Treshold

Nasional
MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

MK Kabulkan Gugatan soal Panitia Pengawas, Bawaslu Sebut UU Pilkada Tak Harus Direvisi

Nasional
Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Jokowi Targetkan Omnibus Law 100 Hari, Ketua DPR: Jangan Terburu-buru

Nasional
Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Bawaslu Sebut Putusan MK soal Frasa Panwas Berikan Kepastian Hukum

Nasional
Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Perludem Kecewa MK Menolak Hapus Syarat Kawin untuk Pemilih Pilkada

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X