Kompas.com - 30/08/2018, 10:59 WIB
Bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menghadiri UKM Expo 2018 di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (29/8/2018). KOMPAS.com/IhsanuddinBakal calon wakil presiden Sandiaga Uno menghadiri UKM Expo 2018 di Universitas Muhammadiyah, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengingatkan bakal calon wakil presiden Sandiaga Uno untuk tidak berkampanye di lembaga pendidikan nantinya.

Hal itu disampaikan Ratna mengomentari Sandiaga yang berpidato di hadapan para mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Rabu (29/8/2018).

Pasalnya, fasilitas pendidikan menjadi salah satu tempat yang tidak boleh digunakan untuk berkampanye, selain tempat ibadah dan fasilitas pemerintahan.

"Sebab tidak boleh gunakan fasilitas pendidikan pada saat kampanye," kata Ratna saat ditemui di kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (29/8/2018).

Baca juga: Sandiaga: Harga-harga Naik atau Turun?

Namun demikian, kata dia, untuk saat ini pidato Sandiaga itu tidak bisa dikatakan melanggar lantaran belum memasuki masa kampanye.

Kampanye, baik pilpres maupun pileg, baru akan dimulai pada 23 September 2018.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena sekarang belum masa kampanye, belum ada paslon presiden wapres resmi, maka ini belum bisa dikategorikan sebagai pelanggaran kampanye," ujarnya.

Jika kelak hal serupa terjadi pada masa kampanye, kata Ratna, hal itu bisa disebut sebagai pelanggaran.

Baca juga: Sandiaga: Pengangguran Anak Muda Indonesia Tertinggi di ASEAN

Calon presiden atau calon wakil presiden yang terbukti berkampanye memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dikenai sanksi pidana yang telah diatur dalam pasal 280 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Bawaslu mengimbau, bakal capres-cawapres tidak memanfaatkan celah untuk 'curi start' kampanye, apalagi memanfaatkan fasilitas pendidikan untuk berkampanye.

Halaman:
Baca tentang


25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X