Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sandiaga Bantah Jadi Bakal Cawapres untuk Dukung Logistik Prabowo

Kompas.com - 30/08/2018, 08:58 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno membantah pencalonan dirinya dikarenakan memiliki kekayaan besar yang mampu mendukung kepentingan logistik Prabowo sebagai bakal calon presiden. Sandiaga mengklaim tak pernah ada pembahasan terkait hal itu dalam pencalonannya sebagai bakal cawapres.

Sandiaga juga mengklaim maju sebagai bakal cawapres untuk memperjuangkan agenda ekonomi yang diprioritaskan Prabowo dan mitra koalisi.

"Pembicaraan itu tak pernah ada. Dan memang seperti kita ketahui, fokus pada ekonomi ini yang terus digaungkan," kata Sandi dalam program Satu Meja The Forum di Kompas TV, Rabu (29/8/2018).

Sandiaga memaparkan, perhatian pada isu ekonomi sudah dibangun dalam waktu cukup lama sebelum ia dicalonkan sebagai bakal cawapres. Menurutnya, Gerindra, PAN, dan PKS memperhatikan sejumlah agenda prioritas yang berasal dari aspirasi masyarakat.

"Banyak hubungan yang dijalin bersama calon mitra koalisi, PKS, PAN, dan dalam pembicaraan tersebut kita ingin melihat titik format bagaimana waktu di awal ini kita fokus pada masalah-masalah yang diaspirasikan untuk bisa ditangkap," ujarnya.

Baca jugaSandiaga Sempat Bingung dengan Julukan Santri di Era Post-Islamisme

Sebelumnya Sandi hanya mengetahui bahwa justru Anies yang menjadi pilihan pertama Prabowo. Saat pemilihan masih berkutat pada nama Anies, Sandi mengaku masih santai. Kendati demikian, ia sempat cemas jika Anies meninggalkan kursi DKI 1. Sebab, ia merasa selama ini sudah kompak dengan Anies.

"Sinergi tandem keduanya enak sekali di hati kecil saya, saya juga ragu apakah dia mau meninggalkan tugasnya di Jakarta. Akhirnya dia menunjukan komitmen utuk menuntaskan janji dia lima tahun ngurusin Jakarta," ujarnya.

Di sisi lain, ia juga memaklumi keputusan Prabowo tak sesuai dengan kesepakatan ulama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang merekomendasikan Uztaz Abdul Somad dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri. Prabowo, kata Sandi, menghormati rekomendasi tersebut.

Namun, rekomendasi itu perlu dikomunikasikan dengan mitra koalisi. Prabowo melihat isu utama yang menjadi prioritas masyarakat saat ini adalah isu ekonomi.

Baca juga: Sandiaga Tuding Pemerintah Mengontrol Data Kemiskinan dan Pengangguran

"Yang ada di lapisan masyarakat keseharian, isu-isu lapangan pekerjaan, bagaimana UMKM lebih dibangkitkan untuk ekonomi kerakyatan, isu-isu yang disinggung yang banyak diangkat emak-emak, harga bahan pokok, biaya hidup, biaya sekolah, biaya kesehatan, itu yang dielukan masyarakat," kata dia.

"Dan perlu satu upaya menangkap aspirasi yang komprehensif sehingga bisa dihadirkan solusi bagi masyarakat," lanjutnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com