Mundurnya Idrus Marham Dinilai Politis agar Citra Jokowi Tak Terdampak

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai mundurnya Idrus Marham dari jabatan Menteri Sosial merupakan langkah menyelamatkan nama Presiden Joko Widodo.

Ia menyebut, mundurnya Idrus adalah langkah politis supaya Jokowi tidak mendapat citra buruk dalam kasus korupsi yang diduga melibatkan Idrus.

"Ini sengaja agar Jokowi tidak terbawa-bawa menurut saya, agar tidak dalam posisi menteri aktif yang ditetapkan jadi tersangka," kata Donal di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Jumat (24/8/2018).

Baca juga: Idrus Marham, Menterinya yang Pertama jadi Tersangka KPK, Ini Komentar Jokowi

Donal menuturkan, mundurnya Idrus dari kursi Mensos adalah langkah politis agar Jomowi tidak ikut terbawa tanggung jawab moral maupun politik.

Meski begitu, Donal menilai Jokowi tetap mempunyai tanggung jawab moral karena KPK melakukan operasi tangkap tangkap di rumah dinas Mensos yang ditempari Idrus pada pertengahan Juli 2018 lalu.

"Presiden tidak bisa bilang dia tidak punya tanggung jawab moral. Toh kalau pun dia (Idrus) tersangka, dia kena saat jadi menteri di rumahnya saat itu. Jadi tetap saja pertanggungjawaban moral itu dialamatkan pada presiden," tutur Donal.

Baca juga: Karier Politik Idrus Marham: Dari Sekjen, Menteri, hingga Tersangkut Kasus Korupsi

Mensos Idrus Marham mengantar surat pengunduran diri ke Jokowi pada Jumat pagi tadi. Ia mengaku tidak mau menjadi beban bagi Jokowi karena statusnya sebagai tersangka KPK.

Politikus Partai Golkar tersebut digantikan oleh politikus Golkar lainnya yaitu Agus Gumiwang Kartasasmita.

Idrus terjerat kasus kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1 di Provinsi Riau.

Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai tersangka kasus suap. Eni ditangkap saat berada di rumah dinas Idrus Marham beberapa waktu lalu.