Karier Politik Idrus Marham: Dari Sekjen, Menteri, hingga Tersangkut Kasus Korupsi

Kompas.com - 24/08/2018, 15:07 WIB
Menteri Sosial Idrus Marham memasuki mobil seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7). Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1. ANTARA FOTO/Dhemas ReviyantoMenteri Sosial Idrus Marham memasuki mobil seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (19/7). Mantan Sekjen Partai Golkar tersebut diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Johannes Budisutrisno Kotjo terkait kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama pembangunan PLTU Riau-1.

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Golkar Idrus Marham akhirnya menyatakan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Sosial di Kabinet Kerja.

Surat permohonan pengunduran dirinya sebagai menteri ia serahkan ke Presiden Joko Widodo pada Jumat (24/8/2018) siang.

Selain itu, Idrus juga menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar. Ia mundur dari jabatannya sebagai Koordinator bidang Kelembagaan Partai Golkar.

1. Karier politik

Karier politik Idrus berawal pada 1997 saat ia menjadi anggota MPR dari utusan golongan. Kemudian, ia menjadi anggota Komisi II DPR periode 1999-2004 dari Partai Golkar dapil Sulawesi Selatan III.

Idrus kembali terpilih menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 dan 2009-2014).

Baca juga: Idrus Marham, Menteri Pertama Jokowi yang Jadi Tersangka KPK

Ia mengundurkan diri sebagai anggota DPR periode 2009-2014 pada 8 Juni 2011 setelah ditunjuk menjadi Sekjen Partai Golkar.

Idrus ditunjuk sebagai sekjen saat partai berlambang pohon beringin itu dipimpin oleh Aburizal Bakrie. Jabatan itu masih ia pegang saat kepemimpinam Partai Golkar beralih ke Setya Novanto.

2. Jabat Menteri Sosial

Idrus Marham mundur dari jabatan Sekjen Partai Golkar setelah ia terpilih menjadi Menteri Sosial. Idrus menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang saat itu maju sebagai calon gubernur di Pilkada Jawa Timur 2018.

Idrus dilantik pada Rabu (17/1/2018) oleh Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan. Posisi Idrus di Partai Golkar digantikan pleh Letjen (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus.

Baca juga: Mundur sebagai Mensos, Idrus Marham Akui Jadi Tersangka di KPK

Lodewijk ditunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto saat ia mengumumkan kepengurusan baru Golkar di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (22/1/2018).

Meski telah menjabat sebagai Menteri Sosial, Idrus tetap berada di struktur kepengurusan Partai Golkar, yakni Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Satgas: Masifnya Pemeriksaan Jadi Penyebab Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Bentuk Unit Aduan Khusus Dugaan Tindak Pidana Terorisme

Nasional
PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

PMI Apresiasi Relawannya yang Berjibaku Bantu Korban Bencana di Tengah Pandemi

Nasional
Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Kasus Aktif Covid-19 dan Kematian Tinggi, Epidemiolog: Ini Namanya Pandemi Tak Terkendali

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Pemerintah Bakal Kembangkan Daerah Percontohan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Perpres Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Diharapkan Tak Memicu Diskriminasi

Nasional
Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Satgas: Jumlah Zona Merah Covid-19 Mencapai 108 Kabupaten/Kota

Nasional
Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Jokowi Terbitkan Inpres Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Perbatasan

Nasional
Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Satgas: Vaksinasi Mandiri Covid-19 Harus Gunakan Vaksin yang Memiliki Izin BPOM

Nasional
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme

Nasional
Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Penyidik KPK Antar Saksi Ambil Dokumen Terkait Kasus Suap Bansos

Nasional
Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Kasus Gratifikasi, Mantan Pejabat Pemkab Subang Segera Disidang

Nasional
Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Basarnas: Korban Meninggal Gempa Sulbar Bertambah Jadi 90 Orang

Nasional
Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Positif Covid-19, Empat Relawan PMI Jalani Isolasi Mandiri di Mamuju

Nasional
Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Kemenkes: 2 Rumah Sakit dan KRI dr Soeharso Sudah Beroperasi di Mamuju

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X