Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PSI Yakin Generasi Milenial Tetap Pilih Jokowi-Ma'ruf Amin

Kompas.com - 11/08/2018, 20:22 WIB
Kristian Erdianto,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni meyakini bakal calon presiden Joko Widodo tetap mampu menggaet pemilih milenial (generasi yang lahir antara 1980-an dan 2000-an),

Keyakinan itu tetap ada meski Jokowi menggandeng Ketua MUI Ma'ruf Amin sebagai cawapres pada Pilpres 2019.

Toni menilai, figur Jokowi tetap dianggap sebagai pemimpin yang dekat dengan generasi milenial.

"Saya kira kalau presidennya sudah milenial sudah cukup ya. Jadi Pak Jokowi tampilannya juga pakai sneaker gitu kan. Yang paling penting bagi milenial itu cara berpikir, terbuka, apa adanya, tidak diberi bedak, tidak main sinetron," ujar Toni saat ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Sabtu (11/8/2018).

Baca juga: Timses Jokowi-Maruf Amin Terbentuk, Tinggal Pilih Ketua

Selain itu, lanjut Toni, PSI sebagai partai pendukung akan berupaya maksimal untuk memenangkan hati pemilih.

Menurut Toni, PSI akan menyiapkan kader terbaiknya untuk menjadi anggota tim kampanye pemenangan pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Baca juga: 100 Orang Ditunjuk Jadi Jubir Jokowi-Maruf Amin

Sebagian besar kader PSI berasal dari generasi milenial.

"Dengan presiden (Jokowi) seperti itu, ditambah dukungan PSI dan partai lain, saya kira milenial dan pemilih pemula akan memilih Jokowi," kata Toni.

Kompas TV Joko Widodo kembali memberikan alasannya memilih Ma'ruf Amin menjadi pasangannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies di Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Pimpinan KPK Alexander Marwata Sudah Dimintai Keterangan Bareskrim soal Laporan Ghufron

Nasional
Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para 'Sesepuh'

Drama Nurul Ghufron Vs Dewas KPK dan Keberanian Para "Sesepuh"

Nasional
Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Di Hadapan Jokowi, Kepala BPKP Sebut Telah Selamatkan Uang Negara Rp 78,68 Triliun

Nasional
Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Hadapi Laporan Nurul Ghufron, Dewas KPK: Kami Melaksanakan Tugas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com