Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-Ma'ruf Amin Terbentuk, Tinggal Pilih Ketua

Kompas.com - 11/08/2018, 20:04 WIB
Fabian Januarius Kuwado,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin secara umum sudah terbentuk.

Para sekretaris jenderal partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja, Sabtu (11/8/2018) siang, menggelar pertemuan untuk merapihkan struktur tim pemenangan di sebuah rumah di Jalan Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

"Sejak siang tadi, dimulai pukul 15.00 WIB, para Sekjen Koalisi Indonesia Kerja merapihkan struktur kampanye pemenangan. Jadi hampir semua divisi di tim sudah terbentuk," ujar Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni di sela rapat.

Baca juga: 100 Orang Ditunjuk Jadi Jubir Jokowi-Maruf Amin

Struktur tim pemenangan itu dipimpin oleh seorang ketua yang membawahi 11 direktorat.

Sebanyak 11 direktorat itu, yakni perencanaan, konten, komunikasi politik, media dan sosmed, kampanye, pemilih muda, penggalangan dan penjaringan, logistik dan Alat Peraga Kampanye, hukum dan advokasi serta saksi dan relawan.

"Secara spesifik, kami dari PSI dipercayakan sebagai direktorat namanya perencanaan yang akan membawahi visi misi, debat dan desain kreatif," ujar Raja Juli.

Baca juga: PKB Dorong Cak Imin Jadi Ketua Timses Jokowi-Maruf Amin

Masing-masing direktorat dipimpin seorang direktur didampingi oleh sembilan orang wakil direktur.

Raja Juli mengatakan, jabatan tersebut sudah diisi oleh kader partai politik Koalisi Indonesia Kerja.

Sementara, soal ketua tim pemenangan, Raja Juli belum dapat mengungkapkan siapa saja yang dijadikan kandidat.

Baca juga: Memaknai Posisi KH Ma’ruf Amin sebagai Bakal Cawapres Jokowi

Namun, masing-masing partai politik sudah mengajukan kadernya untuk menjadi ketua tim pemenangan. Usulan itu akan dibawa ke hadapan Jokowi untuk dipilih satu di antaranya.

"Tergantung Pak Presiden saja nanti. Yang penting ketua timses ini menunjukkan kapasitas, kapabilitas, akseptabilitas, ada kewibawaan politik juga. Soal nama, nantilah, enggak enak saya. Biar nanti Pak Presiden," ujar Raja Juli.

Jokowi, lanjut Raja Juli, berpesan agar pembentukan tim pemenangan harus mengikuti azas efektif, efisien, tidak terlalu besar namun harus koordinatif, memutuskan segala sesuatunya secara kolektif kolegial dan akomodatif.

Dalam rapat merapihkan struktur tim pemenangan, selain Raja Juli, hadir Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Sekjen Golkar Lodewijk Paulus, Sekjen Partai Nasdem Johnny G. Platte, Sekjen Partai Hanura Herry Lontung, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Adapun, Sekjen PPP Arsul Sani tidak hadir lantaran sakit dan Sekjen Perindo Ahmad Rofiq yang ada urusan mendadak.

Kompas TV Mantan Rais Aam PBNU Kyai Haji Ahmad Mustofa atau Gus Mus meminta Ma'ruf Amin mundur dari jabatannya sebagai Rais Aam PBNU.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com