Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Drama Mahfud MD dalam Dua Pilpres...

Kompas.com - 10/08/2018, 16:06 WIB
Sandro Gatra

Editor

Kompas TV Mahfud MD mengaku sudah mendengar kabar bahwa Presiden Joko Widodo telah menetapkan nama Ma'ruf Amin.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Saat pengumuman tersebut, Mahfud tidak berada di restoran seberang. Ia tidak kembali.

Rupanya, ia memilih menuju kantornya, MMD Initiative Justice and Democracy yang terletak di Jalan Kramat 6, Jakarta.

Tak kecewa

Di sana, kepada wartawan yang menghampiri, ia sempat bersedia mengomentari keputusan Jokowi.

Meski terkejut, Mahfud mengaku tidak kecewa atas keputusan tersebut.

"Menurut saya biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin atau nama lain," ujar Mahfud seperti dikutip Kompas TV, Kamis malam.

Mahfud mengaku menerima keputusan tersebut. Ia menilai, proses yang berjalan sangat konstitusional.

Baca juga: Mahfud MD: Kita Harus Mengutamakan Keselamatan Negara

"Kita mendukung, negara ini harus terus berjalan," ujar Mahfud.

Hari ini, Mahfud kembali mengomentari batalnya dirinya menjadi cawapres. Namun, ia menolak berbicara kepada wartawan.

Ia memilih berbicara melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd.

Mahfud mengaku, ada ribuan pesan lewat SMS, WhatsApp, dan media sosial lainnya yang diterimanya.

"Sy minta maaf dan berterimakasih kpd masyarakat yang mengirim pesan/pertanyaan dan simpati kpd sy terkait keputusan Pak Jkw memilih KH Makroef Amin sbg cawapresnya. Ada ribuan WA, SMS, Twitter, dll. Sy minta maaf krn sy hanya bs membaca tanpa bs menjawab 1 persatu," tulis Mahfud.

Mahfud menjelaskan, keputusan Jokowi merupakan realitas politik yang tak terhindarkan. Ia tak kecewa dengan putusan tersebut. Ia memaklumi pilihan Jokowi.

"Sy memaklumi pilihan itu sulit dihindarkan. Sy bilang, Pak Jkw tak perlu metass bersalah. Itu hak beliau utk memutuskan yg terbaik," tulisnya.

Yang terpenting, kata dia, Indonesia harus dirawat dengan baik. Keberlangsungan Indonesia jauh lebih penting dari sekadar namanya dan Ma'ruf Amin.

"Scr agama, sy dkk sdh berusaha tapi Tuhan jua yg menentukan. Tidak ada daya atau hal yg bs diberdayakan tanpa izin Allah," tulis dia.

Mahfud menilai, keputusan Jokowi sudah sesuai dengan hak dan mekanisme konstitusional. Ia meminta seluruh pihak menerima itu sebagai kesadaran konstitusional.

"Mari kita terus dgn rumah NKRI. NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita bangsa Indonesia. Ikuti trs pros2 konstitusional yg berlaku," tulisnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com