Drama Mahfud MD dalam Dua Pilpres...

Mahfud terkejut bukan tanpa alasan. Ia mengaku, sudah diminta mempersiapkan diri menjadi cawapres bagi Jokowi.

Menyikapi pesan tersebut, Mahfud mengurus segala administrasi untuk mendaftar ke KPU.

Salah satunya, mengurus surat keterangan tidak pernah menjadi terpidana di Pengadilan Negeri (PN) Sleman.

Tak ingin aktif kampanye

Lima bulan sebelumnya, Mahfud secara terbuka mengaku bersedia menjadi cawapres bagi Jokowi.

Ketika itu, ia disandingkan dengan Jokowi oleh beberapa pihak.

Ia mengaku bersedia menjadi cawapres Jokowi, tetapi tidak ingin terlalu aktif untuk menindaklanjutinya.

Mahfud menyerahkan sepenuhnya terhadap mekanisme yang ada di masing-masing parpol serta Jokowi sendiri.

Sebab, kata Mahfud, pada akhirnya yang memutuskan siapa cawapres bagi Jokowi ialah partai koalisi pemerintahan dan Jokowi.

"Saya juga bukan tidak mau karena kalau tak mau itu diartikan sombong. Pada akhirnya kita serahkan ke mekanisme, dan itu ada di tangan capres dan partai-partai nanti," kata Mahfud ketika itu.

Bukan kali ini saja nama Mahfud masuk dalam bursa capres-cawapres. Pada Pilpres 2014, Mahfud menjadi bakal capres PKB bersama dua tokoh lain, yakni Jusuf Kalla dan Rhoma Irama.

Namun, PKB memilih mengusung pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Keputusan PKB tersebut dimanfaatkan kubu penantang, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Mahfud ditawarkan bergabung dalam tim kampanye.

Mahfud bersedia. Ia kemudian didaulat menjadi Ketua Tim Kemenangan Prabowo-Hatta. Mahfud kemudian meninggalkan kubu Prabowo setelah pasangan tersebut kalah.

Kandidat kuat

Berbeda dengan Pilpres 2014, kali ini nama Mahfud terus muncul hingga mendekati masa pendaftaran capres-cawapres.

Mendekati hari penutupan pendaftaran di KPU, Mahfud menjadi kandidat terkuat sebagai cawapres Jokowi.

Berbagai analisa muncul. Ia dianggap menjadi jalan tengah di situasi desakan masing-masing parpol agar kadernya dipilih menjadi cawapres.

Mahfud adalah profesional nonparpol. Ia juga penuh pengalaman karena pernah menduduki jabatan di legislatif, eksekutif, hingga yudikatif. Komplet.

Benar saja, Jokowi memang hendak memilih Mahfud. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengaku sudah ada pembicaraan detail soal jabatan cawapres.

Rupanya, Koalisi Indonesia Kerja tidak bulat dengan keinginan Jokowi tersebut. Suara-suara penolakan muncul di internal.

Wacana pembentukan poros ketiga kembali mencuat lantaran masih banyak parpol yang belum bersepakat, baik di kubu Jokowi maupun Prabowo.

Informasi yang digali Kompas.com, pada Kamis (10/8/2018) sore, jelang pengumuman cawapres, Jokowi masih ingin memilih Mahfud.

Dokumen yang disiapkan untuk ditandatangani para pimpinan parpol masih terkait pencalonan Mahfud sebagai cawapres.

Pada saat yang bersamaan, Mahfud menunggu di restoran lain di seberang Plataran. Cukup dengan berjalan kaki.

Saat itu, Mahfud ditemani para relawan, salah satunya Ruhut Sitompul. Televisi swasta menyiarkan secara langsung aktivitas Mahfud di restoran tersebut.

Pengamatan Kompas.com, Mahfud mengenakan kemeja putih. Warnanya senada dengan pakaian yang dikenakan Jokowi.

Di restoran tersebut, Mahfud belum mau berkomentar. Ia tampak berkomunikasi dengan relawan serta lewat telepon.

Namun Pukul 17.25 WIB, sebelum pengumuman dilakukan, Mahfud meninggalkan restoran tersebut.

"Nanti ya, saya mau pulang dulu," ujar Mahfud sebelum masuk ke dalam mobilnya.

Batal cawapres

Perhatian kemudian tertuju ke Restoran Plataran. Jokowi akan mengumumkan cawapres yang dia pilih setelah pertemuan tertutup dengan pimpinan parpol.

Beberapa saat sebelum jumpa pers, beredar informasi bahwa Ma'ruf Amin dipilih sebagai cawapres Jokowi.

Nama Ma'ruf memang masuk dalam daftar cawapres bagi Jokowi.

Benar saja, dalam jumpa pers pada Kamis malam, Jokowi tak menyebut nama Mahfud, tetapi Ma'ruf Amin sebagai cawapresnya.

"Saya memutuskan dan telah mendapat persetujuan dari partai-partai koalisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Kerja bahwa yang akan mendampingi sebagai calon wakil presiden adalah Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin," ujar Jokowi.

Saat pengumuman tersebut, Mahfud tidak berada di restoran seberang. Ia tidak kembali.

Rupanya, ia memilih menuju kantornya, MMD Initiative Justice and Democracy yang terletak di Jalan Kramat 6, Jakarta.

Tak kecewa

Di sana, kepada wartawan yang menghampiri, ia sempat bersedia mengomentari keputusan Jokowi.

Meski terkejut, Mahfud mengaku tidak kecewa atas keputusan tersebut.

"Menurut saya biasa di dalam politik, itu tidak apa-apa. Kita harus lebih mengutamakan keselamatan negara ini daripada sekadar nama Mahfud, nama Ma'ruf Amin atau nama lain," ujar Mahfud seperti dikutip Kompas TV, Kamis malam.

Mahfud mengaku menerima keputusan tersebut. Ia menilai, proses yang berjalan sangat konstitusional.

"Kita mendukung, negara ini harus terus berjalan," ujar Mahfud.

Hari ini, Mahfud kembali mengomentari batalnya dirinya menjadi cawapres. Namun, ia menolak berbicara kepada wartawan.

Ia memilih berbicara melalui akun Twitter-nya @mohmahfudmd.

Mahfud mengaku, ada ribuan pesan lewat SMS, WhatsApp, dan media sosial lainnya yang diterimanya.

"Sy minta maaf dan berterimakasih kpd masyarakat yang mengirim pesan/pertanyaan dan simpati kpd sy terkait keputusan Pak Jkw memilih KH Makroef Amin sbg cawapresnya. Ada ribuan WA, SMS, Twitter, dll. Sy minta maaf krn sy hanya bs membaca tanpa bs menjawab 1 persatu," tulis Mahfud.

Mahfud menjelaskan, keputusan Jokowi merupakan realitas politik yang tak terhindarkan. Ia tak kecewa dengan putusan tersebut. Ia memaklumi pilihan Jokowi.

"Sy memaklumi pilihan itu sulit dihindarkan. Sy bilang, Pak Jkw tak perlu metass bersalah. Itu hak beliau utk memutuskan yg terbaik," tulisnya.

Yang terpenting, kata dia, Indonesia harus dirawat dengan baik. Keberlangsungan Indonesia jauh lebih penting dari sekadar namanya dan Ma'ruf Amin.

"Scr agama, sy dkk sdh berusaha tapi Tuhan jua yg menentukan. Tidak ada daya atau hal yg bs diberdayakan tanpa izin Allah," tulis dia.

Mahfud menilai, keputusan Jokowi sudah sesuai dengan hak dan mekanisme konstitusional. Ia meminta seluruh pihak menerima itu sebagai kesadaran konstitusional.

"Mari kita terus dgn rumah NKRI. NKRI adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa kepada kita bangsa Indonesia. Ikuti trs pros2 konstitusional yg berlaku," tulisnya.