Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pusaran Politik di Sekitar AHY di Ulang Tahun Ke-40

Kompas.com - 10/08/2018, 08:48 WIB
Ihsanuddin,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Hari ini, Jumat, 10 Agustus 2018, adalah hari terakhir pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum. Hari ini juga adalah hari ulang tahun Agus Harimurti Yudhoyono.

Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat yang digadang-gadang sebagai calon wakil presiden itu genap berusia 40 tahun. Sementara itu, 40 tahun adalah batas minimal syarat usia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden.

Jika jadi digandeng oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, AHY akan mendaftarkan diri ke KPU tepat di hari jadinya yang ke-40, di hari terakhir pendaftaran capres dan cawapres.

Baca juga: Prabowo Ajukan Sandiaga, SBY Tawarkan AHY

Namun, pada akhirnya AHY tak dipilih untuk mendapatkan "kado" cawapres. Prabowo lebih memilih menggandeng Wakil Gubernur DKI Jakarta yang juga Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Pasangan tersebut sudah mendeklarasikan diri semalam dengan diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Lobi-lobi

Partai Demokrat sebenarnya masih berupaya sampai detik-detik terakhir untuk mendorong agar AHY menjadi calon wakil presiden Prabowo. Pada Kamis kemarin, Ketua Umum Partai Demokrat yang juga ayah AHY, Susilo Bambang Yudhoyono, sampai dua kali menerima Prabowo di rumahnya.

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief, dalam pertemuan kedua di malam hari itu, Prabowo masih menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, SBY menolak tawaran itu.

"Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 WIB malam ini adalah menolak pencawapresan Sandiaga Uno," kata Andi, Kamis (9/8/2018) malam.

Baca juga: De Javu 2014, Demokrat Pilih Jokowi atau Prabowo?

Menurut Andi, Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena ia berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Prabowo yang akan menjadi capres.

Ia menyebut, SBY memberikan opsi ke Prabowo. Salah satunya adalah tetap mengajukan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survei," kata dia.

Kedua, SBY juga menawarkan agar koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS duduk bersama untuk mencari figur alternatif di luar AHY atau pun Sandiaga.

Baca juga: Tak Ada Elite Demokrat saat Deklarasi Pencapresan Prabowo-Sandiaga

Namun, rupanya, Prabowo tidak menerima masukan dari SBY itu. Jelang tengah malam, Gerindra bersama PAN dan PKS mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di rumah Prabowo di Kertanegara.

SBY, AHY, dan para elite Partai Demokrat hanya menonton deklarasi itu dari siaran langsung di televisi. Namun, menurut Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan, ekspresi SBY biasa saja saat melihat deklarasi itu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Dubes Palestina Sindir Joe Biden yang Bersimpati Dekat Pemilu

Nasional
Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Di Hadapan Relawan, Ganjar: Politik Itu Ada Moral, Fatsun dan Etika

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Ide Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Tak Sejalan dengan Pemerintahan Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com