Prabowo Ajukan Sandiaga, SBY Tawarkan AHY

Kompas.com - 10/08/2018, 00:02 WIB
Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019. HANDOUT/ABROR RIZKYKetua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin (30/7/2018). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari komunikasi politik yang dibangun kedua partai untuk Pilpres 2019.
Penulis Ihsanuddin
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (9/8/2018) malam, masih belum menemukan kesepakatan.

Pertemuan itu berlangsung di kediaman SBY di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, dan hanya berjalan selama 20 menit.

Prabowo tiba di rumah SBY di pukul 21.20 WIB, lalu keluar pukul 21.40 WIB.

Menurut Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang juga berada di rumah SBY, dalam pertemuan itu Prabowo menawarkan Sandiaga Uno sebagai cawapresnya. Namun, SBY menolak tawaran itu.

Baca juga: Hanya 20 Menit, Prabowo Tinggalkan Rumah SBY

"Sikap Partai Demokrat sampai pukul 22.30 WIB malam ini adalah menolak pencawapresan Sandiaga Uno," tulis Andi dalam akun Twitternya @Andiarief_ langsung dari kediaman SBY.

Menurut Andi, Demokrat menolak Sandiaga menjadi cawapres Prabowo karena ia berasal dari Partai Gerindra, sama dengan Prabowo yang akan menjadi capres.

Ia menyebut, SBY memberikan opsi ke Prabowo. Salah satunya adalah tetap mengajukan putranya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres.

"Kembali ke komitmen/janji Prabowo yg meminta AHY cawapres karena elektabilitas tertinggi di semua lembaga survey," kata dia.

Kedua, SBY juga menawarkan agar koalisi Demokrat, Gerindra, PAN, dan PKS duduk bersama untuk mencari figur alternatif di luar AHY ataupun Sandiaga.

"Cari figur alternatif utk dibicarakan bersama dengan pertimbangkan kemungkinan mengalahkan Jokowi-Ma'ruf Amien," kata dia.

Menurut Andi, Partai Demokrat besok pagi akan menyatakan sikap terhadap kelanjutan dalam koalisi ini. Sebab, menurut aturan, partai politik tidak boleh netral dalam Pilpres 2019.

Baca juga: Prabowo Sebut Koalisi dengan PAN dan PKS Tak Terbentuk Sehari-Dua Hari

"Kami berharap dalam dua atau tiga jam terakhir Prabowo dan demokrat ada kesepakatan. Jika tidak ada kesepakatan, kami akan tempuh jalan berbeda," kata dia.

Sementara itu, pantauan Kompas.com di rumah SBY, para pengurus Partai Demokrat masih berkumpul pascapertemuan SBY-Prabowo.

Ketua DPP Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean menyebut SBY dan para pengurus tengah melakukan rapat lanjutan.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X