Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: DPR, Lembaga Negara dengan Tingkat Kepercayaan Terendah

Kompas.com - 31/07/2018, 17:24 WIB
Yoga Sukmana,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Danny JA mengungkapkan bahwa kepercayaan masyarakat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih menjadi yang terendah di antara lembaha negara lainnya.

Hal itu terungkap di dalam survei teranyar yang dilakukan oleh LSI Danny JA pada 18 Juni - 5 Juli 2018. Jumlah responden survei mencapai 1.200 orang diseluruh Indonesia.

"Di DPR masih ada yang korupsi, DPR juga dianggap tidak ada fungsinya," Peneliti LSI Danny JA, Adrian Sopa di Jakarta, Selasa (31/7/2018).

Baca juga: Ajukan Caleg Mantan Napi Korupsi, Parpol Akan Kehilangan Kepercayaan Rakyat

Berdasarkan survei LSI Danny JA, hanya 65 persen responden yang percaya kepada DPR, sementara 25,5 persen tidak percaya dan 9,5 persen tidak menjawab.

Adrian mengatakan, ada korelasi antara kepercayaan DPR dengan partai politik yang juga kerap dinilai sebagai organisasi yang tingkat kepercayaanya rendah.

"Misalnya buat legislasi, apakah selama ini target membuat legislasi UU itu tercapai atau tidak?. Lalu apakah kepentingan masyarakat itu diperjuangkan? Maka masyarakat belum percaya (kepada DPR dan parpol),"

Baca juga: Bawaslu Kecewa Parpol Tetap Bersikeras Ajukan Bacaleg Eks Napi Korupsi

Sementara itu tiga lembaga negara yang paling dipercaya yakni TNI dengan 90,4 persen, KPK sebesar 89 persen, dan Polri sebesar 87,8 persen.

"Secara isu negatif ketiga lembaga ini tidak terlalu banyak dibandingkan dengan yang lain-lain," kata dia.

Berikut lembaga negara dengan tingkat kepercayaan tetinggi hingga terendah:

1. TNI (90,4 persen)

2. KPK (89 persen)

3. Polri (87,8 persen)

4. BPK (79,6 persen)

5. MK (76,4 persen)

6. MA (75,8 persen)

7. Kejaksaan (72,6 persen)

8. Kehakiman atau pengadilan (71,9 persen)

9. MPR (70,9 persen)

10. DPD (68,7 persen)

11. DPR (65 persen)

 

Kompas TV Batas akhir pendaftaran bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kian dekat.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Rancangan Peraturan KPU, Calon Kepala Daerah Daftar Pilkada 2024 Tak Perlu Lampirkan Tim Kampanye

Nasional
Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasdem dan PKB Dukung Prabowo-Gibran, PAN Sebut Jatah Kursi Menteri Parpol Koalisi Tak Terganggu

Nasional
Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Bilang Jokowi Sangat Nyaman, PAN Janjikan Jabatan Berpengaruh

Nasional
KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

KPU Godok Aturan Baru Calon Kepala Daerah Pakai Ijazah Luar Negeri

Nasional
Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apa Pun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi 'Online' Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi "Online" Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com